.webp)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjelaskan maksud dari penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila itu tidak dimaksudkan untuk mengurusi ASN.
"Itu memang diminta. Memang BPIP kan punya kewenangan menyusun itu. Itu bagian dari tugas BPIP," kata Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo (Romo Benny) kepada detikcom, Minggu (18/6/2021).
"Jadi ini nggak ngurusin ASN. Jadi BPIP mempersiapkan untuk pembinaan ideologi pancasila. Dan itu disusun panduan itu bersama ASN. Jadi bukan BPIP yang menyusun," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan bahwa penyusunan ini lebih kepada materi pembinaan ideologi pancasila. Tujuannya agar ideologi pancasila menjadi karakter dari ASN.
"Lebih kepada materi materi pembinaan tentang bagaimana ideologi pancasila itu menjadi karakter ASN," ungkapnya.
Sebelumnya, BPIP menyusun peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Peta ini juga untuk memetakan pola, bentuk, dan sumber terbentuknya perilaku menyimpang ASN dari dari nilai-nilai Pancasila.
Penyusunan PIP dibahas melalui diskusi yang dilaksanakan Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP. BPIP menampung masukan terkait hal ini.
Simak video 'Kemendagri: Tanpa Ideologi Pancasila Negara Bisa Bubar':
"Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait proyek perubahan yang dilakukan BPIP melalui penyusunan peta jalan PIP bagi ASN atau pandu ASN," kata Direktur Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara (SMMAN) BPIP Aris Heru Utomo seperti dilansir Antara, Minggu (18/4/2021).
Dia berharap nantinya bisa dipetakan pula pola, bentuk, dan sumber terbentuknya perilaku menyimpang dari nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN. BPIP ingin ASN mempunyai panduan dalam menjawab tantangan di era disrupsi.
"ASN diharapkan bersikap agile dan adaptif menghadapi perubahan nasional dan global serta persaingan yang tidak lagi linear, termasuk godaan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain," ungkap Aris.
