Pemprov DKI Jakarta melarang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya menggelar acara buka puasa dan sahur bersama. Larangan ini berlaku selama Ramadhan 1442 H.
Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 19/SE/2021. Surat edaran ini dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya.
"Benar," kata Maria saat dikonfirmasi, Jumat (16/4/2021).
Surat edaran ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali pada 15 April 2021. Hal ini dibuat untuk memutus mata rantai COVID-19.
"Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," demikian bunyi surat edaran ini.
Namun, di dalam surat edaran Pemprov DKI Jakarta ini tidak ada diatur soal sanksi bagi PNS yang mengadakan buka dan sahur bersama.
Berikut ini isi surat edaran tersebut:
1. Para kepala perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah untuk tidak mengadakan kegiatan acara buka puasa/sahur bersama rekan kerja atau pihak lain
2. Mengimbau para pegawai di bawah pimpinan saudara untuk buka puasa/sahur secara mandiri/sendiri bersama keluarga di rumah dan tidak melaksanakan kegiatan acara buka puasa/sahur bersama rekan kerja atau pihak lain.
(rfs/rfs)
