.webp)
Pemerintah melarang warga mudik pada momen Lebaran 2021. Ada tapinya, polisi memperbolehkan warga mudik sebelum 6 Mei 2021.
Hal itu disampaikan Kakorlantas Polri, Irjen Istiono. Dia menyatakan akan memperlancar kegiatan mudik warga sebelum 6 Mei 2021.
"Bagaimana adanya mudik awal, sebelum tanggal 6, ya silakan saja. Kita perlancar," ujar Kakorlantas Polri Irjen Istiono melalui keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Istiono menuturkan larangan mudik berlaku pada 6-17 Mei. Hal itu bertujuan mencegah kerumunan demi memutus mata rantai penularan COVID-19.
"Setelah tanggal 6, mudik nggak boleh. Kita sekat itu, yang berbahaya ini kan berkumpul bersama-sama, kerumunan bersama-sama. Ini akan meningkatkan penyebaran COVID-19, ini harus kita antisipasi," jelasnya.
 Foto: Kakorlantas Polri Irjen Istiono cek kesiapan penyekatan pemudik di jalur pantai selatan Jawa (dok. NTMC Korlantas Polri) |
Sebagaimana diketahui, Polri akan menyiagakan personelnya di 333 pos penyekatan untuk mengantisipasi warga yang mudik pada 6-17 Mei. 333 pos penyekatan tersebar dari Lampung hingga Bali.
"Dan saya pastikan jalur-jalur tersebut sudah kita evaluasi dari pelaksanaan tahun lalu. Tahun lalu dibangun sekitar 146 titik, sekarang kita lipat gandakan jadi 333 titik," tutur Istiono.
Pernyataan Istiono mengundang kritik dari gedung parlemen. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Alkadrie menilai pernyataan Istiono soal warga boleh mudik sebelum 6 Mei 2021 tak tepat sebab akan memunculkan penumpukan warga.
"Saya berharap sebenarnya tidak begitu bahasanya. Ini kan bisa terjadi pemudik akan mengambil mudik itu sebelum tanggal itu pasti akan terjadi berjubel," kata Syarief.
Syarief kini meminta penyekatan pemudik diperketat sebelum 6 Mei mendatang. Dia mewanti-wanti soal ancaman muncul klaster COVID-19 baru.
"Seharusnya tidak seperti itu, tapi bagaimana supaya mudik sebelum tanggal itu ya tentu harus diperketat. Saya harap sih pemerintah memperketat mudik itu, paling tidak syarat mudik itu harus terpenuhi, jangan sampai membuat klaster baru," sambung politikus Partai NasDem itu.
Masukan ini disampaikan Syarief agar tak terjadi salah tafsir mendekati waktu larangan mudik. Niat pemerintah sesungguhnya agar warga tak mudik sehingga tak terjadi penumpukan di daerah.
"Ya itu penafsirannya salah, padahal ingin pemerintah itu kan kalau ini supaya masyarakat itu tidak mudik saja, kalau bisa jangan mudiklah, tapi kita untuk melarang itu juga sulit, tetapi juga jangan diartikan diimbau seolah-olah diberikan tempat mereka untuk mudik beramai-ramai," imbuhnya.
Lihat Video: Polisi Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Parlemen Mengkritik
