Pesan Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Puas Baca Laporan Saja, Cek di Lapangan

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 15 Apr 2021 06:50 WIB

Jokowi mengingatkan agar anggaran tidak diecer-ecer di setiap dinas. Jokowi meminta kepala daerah hati-hati dengan anggaran dan harus berani mengambil ketupusan.

"Jangan sampai sekali lagi yang namanya anggaran diecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit. Sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan tapi tidak ada baunya sama sekali. Tidak dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat. Hati-hati dengan ini karena anggaran APBD itu bisa men-triger pertumbuhan ekonomi di daerah bapak ibu semuanya. Karena bapak ibu dan saudara adalah pemimpin baik di provinsi, di kabupaten dan di kota, bapak harus berani menentukan ini. Bapak ibu harus berani menentukan ini," ucap Jokowi.

"Kalau tidak? Saya perlu ingatkan. Kalau bapak ibu tidak bisa mengonsolidasikan ini menajemennya tidak seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian anggaran diecer-ecer di dinas-dinas, di unit-unit yang ada, karena masalahnya pasti selalu ada, karena nggak dirasakan oleh masyarakat hasil kepemimpinan bapak ibu saudara-saudara sekalian, ya tidak terpilih lagi. Karena anggarannya hilang setiap tahun, realisasi setiap tahun tapi tidak keliatan manfaatnya oleh rakyat," tutur dia.

Dalam menangani pandemi Corona, Jokowi juga menekankan agar kepala daerah mendukung program vaksinasi. Dia meminta agar masyarakat dengan mobilitas tinggi dijadikan prioritas vaksinasi.

"Kemudian dukung penuh program vaksinasi. Karena kalau PPKM mikro berjalan, protokol kesehatan dilakukan secara ketat, kemudian program vaksinasinya berjalan dengan baik dengan sasaran yang jelas. Sasarannya adalah yang pertama saya kira sudah berulang-ulang, tenaga kesehatan, pelayan publik, para lansia, kemudian lokasi-lokasi interaksi antar masyarakatnya tinggi dan mobilitasnya tinggi. Itu yang diberikan prioritas terlebih dahulu. Dengan cara ini kita harapkan pemulihan kesehatan bisa segera kita capai," jelasnya.

Pandemi Corona, kata Jokowi, menyebabkan banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Jokowi mendorongagar APBD digunakan untuk padat karya sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat.

"Yang kedua di bidang ekonomi. Banyak PHK karena banyak pabrik yang berhenti produksi dalam masa pandemi. Oleh sebab itu saya minta juga APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah. Dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya. Memperbaiki jalan, padat karya. Membangun irigasi, padat karya. Membangun sekolah, padat karya. Ini akan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita," katanya.

Pada bidang investasi, Jokowi juga meminta agar kepala daerah tidak memperlambat izin investasi. Dia menekankan bahwa memperlambat izin investasi mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

"Yang kedua kalau memperlambat izin investasi artinya apa? Memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Yang artinya juga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Hati-Hati. Kunci pertumbuhan ekonomi nasional ini kan dari agregat pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau ekonomi daerah tidak naik, tdiak meningkat artinya juga ekonomi nasional juga tidak akan meningkat," kata dia.


(lir/idn)