Partai Demokrat: Moeldoko Sangat Layak Di-reshuffle!

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 14 Apr 2021 14:52 WIB
HERMAN KHAERON
Foto: Herman Khaeron (Ari Saputra)
Jakarta -

Partai Demokrat (PD) turut respons terkait isu reshuffle yang kini mencuat. PD menunjuk langsung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko agar dipertimbangkan untuk di-reshuffle.

"Reshuffle itu menjadi domain dan hak prerogatif presiden, namun jika merujuk apa yang dilakukan Moeldoko terhadap Partai Demokrat sangat layak dipertimbangkan untuk di reshuffle," kata Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), Herman Khaeron, kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).

Lebih lanjut, Ketua DPP PD Didik Mukrianto mengatakan perlunya kebijaksanaan Presiden Jokowi dalam merombak kabinet. Didik menilai Jokowi harus me-reshuffle pembantu presiden yang tidak profesional dan menimbulkan kegaduhan.

"Penentuan target dan capaian dalam perspektif kinerja juga harus menjadi ukuran dalam menilai apakah pembantu Presiden tersebut perform apa tidak? Dalam konteks itu, Presiden perlu arif dan bijak, perlu view dan cara pandang yang lebih luas dan obyektif dengan mendengar masukan rakyatnya," ujarnya.

"Kalau memang nyata-nyata ada Menteri atau pembantu Presiden yang sebaliknya tidak profesional dalam melayani rakyat, menimbulkan kegaduhan dan tindakan yang tidak terpuji, serta menjadi beban Pemerintahan atau Presiden, demi kepentingan publik dan optimalnya pengelolaan kepemerintahan maka Presiden bisa melakukan penyegaran atau reshuffle," lanjut Didik.

Didik menilai rakyat tidak akan menerima seseorang yang melakukan tindakan inkonstitusional dam ilegal. Dia menyebut sikap itu tidak bisa dijadikam sebagai pembantu presiden.

"Salah satu basis parameter yang sederhana yang mudah dipahami publik adalah landasan moral, etik dan hukum perilaku seorang menteri. Seorang menteri yang cacat moral dan etika, apalagi hukum, serta telah melakukan tindakan Inkonstitusional dan illegal, idealnya tidak akan diterima rakyat dan sulit dikatakan membantu Presiden dalam mengelola pemerintahan dan negara," ujarnya.

Sebelumnya, isu reshuffle mencuat pasca adanya perombakan kementerian. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini juga dibenarkan oleh Juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi. Ma'ruf disebut sudah diajak diskusi dengan Jokowi terkait reshuffle kabinet.

"Kalau terkait dengan soal apakah nanti ada reshuffle, tentu Wapres udah rembukan, diajak rembukan oleh presiden," kata Masduki dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/4). Masduki menjawab pertanyaan wartawan terkait ada tidaknya reshuffle sehubungan dengan disetujuinya pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.

Meski begitu, Masduki tidak bicara detil soal reshuffle. Masduki mengaku belum memperoleh kabar terkini soal reshuffle.

"Nanti akan ada pembicaraan spesifik antara presiden dan wapres dan kalau semuanya clear baru dibicarakan," lanjutnya.

(eva/zak)