.webp)
Sandi, si petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok yang menjadi sorotan lantaran berani mengungkap dugaan korupsi, menerima banyak dukungan atas sikapnya, baik dari pihak Istana Presiden maupun partai politik (parpol). Namun Sandi juga mengaku mendapat tekanan dari atasannya.
Dukungan datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di mana mereka mempersilakan Sandi melapor. Kemendagri akan mengakomodasi laporan Sandi.
"Hingga pagi ini kami belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut. Kemendagri sangat terbuka, jika ada laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, untuk diproses lebih lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki. Jadi silakan saja ditindak lanjut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," kata Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, Selasa (13/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Benni mengatakan masyarakat memiliki hak untuk melapor kejanggalan tersebut. Kemendagri kemudian akan menindaklanjuti laporan-laporan yang ada.
"Bisa, setiap warga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan dan aduan, termasuk saran dan masukan atas kebijakan yang diterbitkan atau dilaksanakan oleh suatu badan publik," ujarnya.
"Kemendagri tentu akan tindak lanjut sesuai dengan aturan dan kewenangan yang dimiliki," lanjut Benni.
Seperti diketahui, Sandi meminta tolong kepada Kemendagri untuk menindak tegas pejabat Damkar Depok yang dia sebut menggelapkan pengadaan perlengkapan untuk petugas damkar. Permintaan tolong itu dituliskan Sandi di selembar kertas karton besar.
Selanjutnya, dukungan terhadap Sandi pun datang dari Istana Presiden. Sandi kini diminta datang ke Kantor Staf Presiden (KSP).
"Suruh dia untuk secepat mungkin siapkan data-data yang kuat, kemudian saya tunggu di kantor KSP, caranya seperti itu. Supaya nanti begini kan, apa pun alasannya," ucap Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi.
"Kalau dia benar-benar baik, dia benar-benar punya data yang kuat, dia benar-benar bisa menunjukkan fakta-fakta dengan dokumen-dokumen yang tidak diragukan tingkat kebenarannya, supaya nanti dia tidak usah takut. Saya akan backup dia, percaya itu," sambung Ngabalin.
Simak pihak-pihak yang membanjiri Sandi dengan dukungan di halaman berikutnya.
Tonton juga Video: MenPAN-RB Ungkap Pencegahan Korupsi di Perizinan-Tata Niaga Tinggi
Ngabalin meminta Sandi menyiapkan dokumen lengkap terkait dugaan korupsi di Damkar Depok. Ngabalin berharap bisa bertemu pada pekan ini.
"Pokoknya apa yang dia mau untuk mengungkapkan kebenaran dalam rangka penegakan kasus bersih-bersih instansi, suasana kerja setingkat apa pun saya minta resmi, suruh tolong ke KSP," ujar Ngabalin.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun menyatakan siap melindungi Sandi. Menurut LPSK, perlindungan bisa diberikan karena Sandi merupakan whistleblower.
"Secara umum yang dilakukan Pak Sandi ini bisa dikategorikan sebagai pelapor atau whistleblower. Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, pelapor itu adalah salah satu subjek yang dilindungi oleh LPSK," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias.
Dia mengatakan Sandi bisa melapor ke LPSK jika menerima ancaman terkait pekerjaan dan lainnya. Selain itu, dia mengatakan LPSK bisa turun langsung menemui Sandi.
"Kalau Pak Sandi diancam, baik itu dalam konteks pekerjaannya maupun ancaman lainnya, itu kami sangat terbuka, Pak Sandi bisa mengajukan perlindungan ke LPSK dan kami siap memberi perlindungan jika memang dibutuhkan. Beliau berhak mendapat perlindungan," tuturnya.
 Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom) |
Tak hanya itu, elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun ikut mengapresiasi keberanian Sandi. PKS menuturkan Sandi tak seharusnya disanksi.
"Pertama, sikap Sandi ini patut diapresiasi. Tidak mudah bersikap berani. Sikap Sandi semestinya jangan berujung pada sanksi, apalagi diminta mundur. Justru diajak dialog dan didengar," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan.
Mardani mengatakan pihak terkait menindaklanjuti informasi tersebut. Mardani lantas berbicara kewajiban Wali Kota menangani hal ini. Seperti diketahui, Wali Kota Depok M Idris merupakan calon yang diusung PKS.
"Kemendagri atau pihak lain yang ingin menindaklanjuti tentu harus memverifikasi data. Jika kemendagri termasuk pihak terkait, monggo ditindaklanjuti. Wali Kota punya kewajiban menjaga iklim kerja di wilayahnya kondusif dan sehat," ujarnya.
"Semua kepala daerah PKS selalu diingatkan untuk jadi ayah atau ibu bagi warga dan pegawai di lingkungan daerahnya," imbuh Mardani.
Simak desakan PDIP Depok kepada aparat untuk usut dugaan korupsi yang diungkap Sandi di halaman berikutnya.
Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PDIP Ikravany Hilman juga ikut mendukung Sandi dengan meminta kepolisian dan kejaksaan segera mengusut persoalan ini. Ikra meminta pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membiarkan persoalan dugaan korupsi ini jadi bola liar.
"Oke, pertama apa yang diungkapkan dan apa yang dilakukan adalah hak untuk bersuara dan mengungkapkan pendapat, tapi langkah selanjutnya harus due process of law. Maka saya sebetulnya mengimbau supaya lembaga hukum baik kejaksaan dan kepolisian jangan biarkan ini jadi bola liar ke mana-mana, cepat untuk ditindaklanjuti," kata Ikra saat dihubungi.
"Karena indikasi nggak perlu berupa laporan resmi, yang begini ini juga harus ditindaklanjuti, karena kalau tidak ini jadi perdebatan politik yang sebetulnya nggak bisa dirujuk gitu, nggak bisa dipegang," tambah dia.
Dia pun meminta Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menjelaskan persoalan dugaan korupsi di dinas damkar ini. Dia meminta keduanya membuktikan komitmen pemerintahan yang bersih.
"Lah kok diam saja, dia mesti serius loh ini komitmen pada good governance-nya gimana, walaupun ya paling tidak bisa statement diserahkan ke hukum, bukan wilayah pemkot untuk bukitikan atau tidak," ujarnya.
Terkait gaduhnya masalah dugaan korupsi pengadaan sepatu ini, Polres Metro Depok sudah turun tangan. Langkah awal aparat adalah memanggil Kadis Damkar Depok Gandara.
"Beliau memang datang ke kita, ke Polres, beliau diundang klarifikasi," kata Kasubbag Humas Polres Metro Depok, AKP Ely, saat dihubungi.
Ely mengatakan pihaknya memang kini tengah menyelidiki persoalan dugaan penggelapan Dians Damkar Depok yang sempat viral di media sosial tersebut. Meski demikian, dia belum bisa memastikan pemanggilan Kadis Damkar Gandara apakah itu berkaitan dengan penggelapan atau bukan.
"Kalau masalah diselidiki memang tugasnya Polres untuk menyelidiki, makanya itu masih kita dalami artinya saya konfirmasi kembali kalau untuk beliau datang ke sini memang diundang ke sini, terkait hal apa, belum tahu soal apa," ucapnya.
Simak pengakuan Sandi dapat tekanan mulai atasan karena bersuara di halaman selanjutnya.
Sandi sendiri mengaku kini ditekan atasan setelah bersuara terkait persoalan tersebut. Dia berharap pemerintah pusat merespons cepat persoalan ini.
"Iya nggak apa-apa pemerintah pusat semoga merespons, sehat keadaan, belom ada kabar pemanggilan lagi sih. Kondisi masih sama aja kayak kemarin, dijudesin pejabat lantaran saya bongkar," ungkap Sandi.
Tak hanya itu, Sandi juga kini diminta diam terkait persoalan tersebut. Namun dia mengaku menolak lantaran ingin mengungkap yang sebenarnya terjadi.
"Ada (tekanan) masih, disuruh keep, saya disuruh diam, tapi saya bilang nggak mau diam selama kebenaran terungkap, saya bilang gitu," ujar Sandi.
 Petugas Damkar Depok Sandi Bongkar Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok (dok. anggota Damkar Sandi) |
Sandi kemudian juga mengaku akan melaporkan dugaan korupsi ini ke pihak kepolisian. Sandi menggandeng kuasa hukum.
"Senin saya bikin laporan ke Polres Depok. Sama kuasa hukum, saya akan ungkap semuanya," kata Sandi saat dihubungi detikcom.
Sandi mengatakan akan membuat laporan langsung ke Polres Depok, Senin (19/4) depan, sekitar pukul 10.00 WIB. Dia memastikan akan membuka semuanya terkait dugaan korupsi tersebut.
Sandi menyebut tengah mempersiapkan data terkait bukti-bukti adanya dugaan korupsi tersebut. Dia juga mengungkap mendapatkan ancaman dari pejabat dinas Damkar Depok.
"Saya lagi siapin semua data, saya sudah banyak yang telepon juga dan makin deras juga ancaman pejabat terhadap teman-teman di lapangan," ujarnya.
