Kapolri: Kewenangan Polisi Kadang Langgar HAM, tapi Harus Tanggung Jawab

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 13 Apr 2021 13:52 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Listyo Prabowo (Foto: Dok Istimewa)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut polisi memiliki kewenangan tertentu yang terkadang melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, dia meminta agar wewenang tersebut dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Rekan-rekan diberikan kewenangan tertentu yang kadang kala hal ini melanggar hak asasi manusia, tapi dibenarkan. Artinya apa? Ini harus dipertanggungjawabkan. Kewenangan ini harus betul-betul dijaga," ujar Sigit dalam Rakernis Divisi Propam di Mabes Polri, Selasa (13/4/2021).

Kapolri Sigit menegaskan wewenang itu hanya bisa digunakan saat masyarakat merasa terancam oleh gangguan kamtibmas. Jika ancaman tersebut membahayakan nyawa masyarakat serta polisi, lanjut Kapolri Sigit, wewenang tersebut boleh digunakan.

"Dilakukan hanya untuk menjaga, agar masyarakat merasa aman, masyarakat merasa terlindungi, terayomi dari ancaman-ancaman gangguan kamtibmas. Jadi kalau rekan-rekan dengan pluit tidak bisa menegur, tidak bisa menghentikan, rekan-rekan bisa mengeluarkan peringatan," tuturnya.

"Peringatan tidak bisa dilakukan dan bahkan kita lihat bahwa itu berisiko membahayakan masyarakat, atau membahayakan rekan-rekan, rekan-rekan bisa melakukan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dan di situ tentunya akan berhadapan dengan masalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia," sambung Sigit.

Meski demikian, Sigit menjelaskan bahwa polisi yang terpaksa melakukan tindakan pelanggaran HAM akan dilindungi oleh undang-undang. Dengan catatan, kewenangan digunakan secara benar.

"Namun rekan-rekan dilindungi oleh undang-undang sepanjang itu dilakukan oleh rekan-rekan dengan benar," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut ada 28.305 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam 5 tahun terakhir. Taufan mengatakan Polri menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan.

"Karena sebagian itu aduannya hanya bersifat tembusan. Jadi tempat pengaduan utamanya justru bukan Komnas HAM, misalnya ORI atau yang lain-lain. Karena itu, yang 9.800 ini juga karena alasan administratif tidak kami lanjutkan," kata Taufan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4).

"Ada 14.363 aduan yang diteruskan yang masuk ke dalam dukungan pemantauan penyelidikan itu 4.536 kasus, kemudian ada 3.400-an kasus yang kami masukan ke dalam dukungan mediasi," lanjutnya.

Tonton juga Video: Maju Mundur Pelarangan Tampilan Arogansi Polisi di Publik

[Gambas:Video 20detik]



(fjp/fjp)