Risma Janji Buka Data Penerima Bansos agar Bisa Dikoreksi Publik

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 13 Apr 2021 13:28 WIB
Mensos Risma saat blusukan (Dok Kemensos)
Mensos Risma saat blusukan. (Dok Kemensos)
Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) mencanangkan sistem elektronik pada operasional Kementerian Sosial (Kemensos). Dia mengatakan hal tersebut penting untuk mencegah korupsi.

Risma mengatakan sistem itu telah dimulai pada Maret lalu. Salah satunya mencocokkan data penerima bantuan sosial (bansos) dengan NIK. Hal itu disampaikan Risma pada webinar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Selasa (13/4/2021).

"Ya alhamdulillah hingga saat ini bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Dalam Negeri itu sudah bisa memadankan seluruh bantuan yang sudah kita kirimkan bulan Maret dan April sudah padan dengan NIK," kata Risma.

Risma mengatakan sistem elektronik ini akan membuat data bansos lebih transparan. Jadi, masyarakat bisa mengoreksi data yang terdapat pada sistem di Kemensos.

"Nah ke depan yang kita lakukan adalah bagaimana data ini bisa kita berikan secara transparan siapapun bisa melihat siapa yang menerima bantuan sehingga koreksi itu bisa dilakukan oleh masyarakat," ujar Risma.

"Jadi kalau misalnya, 'tetangga saya tidak layak menerima bantuan tapi kenapa di situ ada'. Nah, yang mengoreksi adalah masyarakat," sambungnya.

Pemerintah daerah juga bisa mengakses untuk memperbarui data-data masyarakat dalam sistem tersebut. Rencananya, sistem itu rampung pada pertengahan April 2021.

"Berikutnya adalah pemerintah daerah bisa meng-update data itu karena ada yang meninggal, ada pindah rumah dan sebagainya terus dilakukan update data itu yang coba kita upayakan," ucapnya.

"Mudah-mudahan pertengahan bulan kami bisa membuka data itu, bisa dilihat oleh siapapun oleh masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Risma mengatakan Kemensos akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dia mengatakan Kemensos tak bisa bekerja sendiri untuk memperbaiki data penerima bansos.

"Permasalahannya adalah kalau transaksi itu kita sudah menggunakan elektronik semua, artinya Kementerian Sosial tidak bisa sendiri, jadi Kementerian Sosial harus bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Kemudian Kementerian-kementerian yang lain demikian juga urusan kepegawaian misalnya," katanya.

"Kami tidak bisa sendiri, kami juga harus kerja sama BKN untuk bagaimana masalah kepegawaian ini bisa terproses prosedurnya dengan menggunakan elektronik dan mungkin juga kita bisa difasilitasi jika ada teman-teman LKPP," sambungnya.

Simak Video: Mensos Surati 40 Kepala Daerah Minta Perbaiki Data Bansos

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)