PPP: Skenario Jokowi-Prabowo Vs Kotak Kosong Tak Bakal Laku!

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 13 Apr 2021 07:57 WIB
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai paham dan gerakan radikalisme bisa dicegah dan dihentikan, jika seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.
Arsul Sani (Foto: Dok. MPR)
Jakarta -

Direktur Indo Barometer M Qodari mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menhan Prabowo Subianto dipasangkan pada Pilpres 2024 melawan surat suara kosong. PPP menilai isu itu tidak akan direspons baik oleh partai politik (parpol).

"Jadi tidak usah dorong-dorong seperti itu. Itu skenario tak bakal laku alias tak bakal direspons positif parpol-parpol selaku pemegang kewenangan konstitusional untuk mengajukan paslon dalam pilpres," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (12/4/2021).

Arsul juga mengingatkan Jokowi sudah menyatakan tak berminat menjadi presiden lagi. Dia juga meyakini MPR RI akan menolak usulan jabatan presiden 3 periode.

"Dengan penegasan Pak Jokowi tersebut, maka soal presiden 3 periode sudah selesai. Karena usul tersebut, di samping tidak laku di masyarakat, juga tidak laku di parpol maupun di MPR RI sendiri," tutur Arsul.

Lebih lanjut, Arsul juga tidak sepakat dengan M Qodari bahwa majunya Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong adalah solusi untuk mencegah perpecahan di masyarakat. Wakil Ketua MPR itu menilai perpecahan bisa dicegah dengan membangun kesadaran kolektif dari partai politik agar mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"PPP berpandangan bahwa untuk kurangi keterbelahan rakyat dalam pilpres bukan dengan pilihan mengamandemen UUD 1945, sehingga memungkinkan presiden bisa menjabat 3 kali. Pilihan yang harus dikembangkan adalah dengan membangun kesadaran kolektif di antara parpol-parpol peserta pemilu yang akan mengusung capres-capres, bahwa perlu menampilkan lebih dari dua paslon pilpres," papar Arsul.

"Dengan presidential threshold 20%, maka masih memungkinkan agar dalam pilpres tampil 4 paslon. Setidaknya jika tidak bisa 4 paslon, maka perlu ada 3 paslon Pilpres," imbuhnya.

Arsul mengatakan, jika pasangan calon lebih dari 2, ada kensekuensinya. Salah satu konsekuensinya, pilpres bisa berlangsung dua putaran.

"Meski konsekuensinya ada kemungkinan pilpres harus berlangsung dua putaran, dan pada putaran kedua akan menjadi dua paslon yang bertarung. Namun, jika Pilpres harus berjalan dengan dua putaran, maka isu-isu yang dapat membelah masyarakat sudah akan jauh berkurang, karena 'hiruk pikuk' tentu akan lebih terjadi pada putaran pertama," terang Arsul.

Simak juga Video: Direktur Indo Barometer Sebut Jokowi-Prabowo di 2024 Jadi Solusi

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2