.webp)
Beda peran dua anak Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo dan Puan Maharani, mencuat usai ada dorongan agar Prananda menjadi pengganti Mega. Dorongan tehadap Prananda disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Solo, Fx Hadi Rudyatmo.
Dukungan agar Prananda maju itu disampaikan Rudy saat bicara soal kaderisasi yang disebutnya harus dilakukan pada 2024. Dia menyinggung soal Megawati, yang sudah menjadi Ketum PDIP sejak 1998.
"Kaderisasi harus dilakukan sedini mungkin. Karena Bu Mega Ketua Umun PDIP sejak 1998. Kalau 2024 ingin menyerahkan tongkat estafet, kita harapkan ke Mas Prananda," kata Rudy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Puan atau Prananda Bakal Gantikan Megawati? |
Mantan Wali Kota Solo itu menilai penerus kepemimpinan PDIP harus berasal dari trah Presiden RI pertama, Sukarno. Prananda, katanya, menjadi yang paling tepat di antara nama-nama trah Sukarno, seperti Puan Maharani hingga Puti Guntur Soekarno.
"Mau tidak mau kita yang ditinggalkan ini harus melanjutkan cita-cita Bung Karno untuk menyejahterakan kaum marhaen. Kader yang layak dan pantas menjadi Ketua Umum PDIP ya Mas Prananda," ucapnya.
Dia juga mengungkap sejumlah alasan lain. Rudy mengatakan penilaian itu dilakukannya secara objektif.
"Saya menilai objektif. Beliau sudah berkiprah di parpol, saya kira Mas Prananda punya talenta itu," kata Rudy saat dihubungi wartawan, Senin (12/4/2021).
Dia menyebut Prananda merupakan orang yang banyak membuat inovasi. Selain itu, katanya, Prananda tidak berambisi pada kekuasaan. Prananda sendiri merupakan Ketua DPP PDIP bidang UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
"Beliau tidak punya keinginan jadi menteri, jadi anggota DPR. Di PDIP itu bukan sesuatu yang utama. Tapi yang penting beliau meniti karier di PDIP," ujarnya.
Muncul Faksi Puan Vs Prananda
Pembicaraan terkait calon Ketua Umum PDIP pengganti Megawati ini dinilai menimbulkan faksi Prananda vs Puan. Pakar politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai faksi-faksi itu bisa berdampak pada soliditas PDIP.
"Hal ini menunjukkan besarnya potensi faksionalisme dan konflik keluarga di dalam kekuatan inti PDIP. Jika tidak diantisipasi, faksionalisme antara kekuatan Puan dan Prananda bisa mengintai soliditas PDIP ke depan," kata Ahmad Khoirul Umam, saat dihubungi, Senin (12/4/2021).
Lihat video di Tahun 2019 'Puan Maharani dan Prananda Belum Bisa Memimpin PDIP':
Megawati sebagai pimpinan PDIP saat ini dinilai sebagai satu-satunya yang bisa menjembatani regenerasi kepemimpinan tersebut. Umam menilai regenerasi sudah seharusnya mulai dibicarakan oleh PDIP.
"Terkait dengan itu, memang sudah saatnya PDIP melakukan regenerasi kepemimpinan. Megawati yang menjadi patron politik partai ini harus bisa menjembatani proses transisi ini menjadi lebih stabil dan tidak berimbas pada menguatnya faksionalisme dan konflik di internal keluarga trah Sukarno," ucapnya.
Beda Peran Hulu-Hilir Prananda-Puan
Elite PDIP, Hendrawan Supratikno, mengungkap perintah Megawati kepada Prananda dan Puan. Dia awalnya bicara soal AD/ART PDIP yang disebutnya mengatur Ketum PDIP yang baru diputuskan oleh Megawati selaku Ketum petahana.
"Dalam AD/ART PDI-P sudah jelas, ketum yang baru diputuskan oleh ketum petahana. Jadi tidak perlu ada kubu-kubuan, dukung mendukung, atau seru menyeru. Ibu Megawati yang akan memutuskan," kata Hendrawan.
Hendrawan kemudian mengungkap beda peran antara Prananda dan Puan di PDIP. Dia mengatakan pembagian peran itu merupakan perintah dari Megawati.
Menurut Hendrawan, Megawati memerintahkan Puan bergerak di hilir PDIP seperti eksekutif hingga legislatif. Sementara Prananda, kata Hendrawan, bergerak di hulu seperti mengkonsolidasi partai.
"Selama ini ada dua anak ketum yang terlibat dalam kegiatan partai, yaitu Bu Puan Maharani dan Mas Prananda Prabowo. Bu Puan lebuh banyak bergerak di 'hilir' atau fraksi, eksekutif, dan hubungan antarlembaga, Mas Nanan lebih banyak di 'hulu' atau konsolidasi partai, penempatan kader di badan/organisasi sayap," ujar senior PDIP itu.
Nah, gerak Prananda dan Puan itu disebutnya sebagai sinergi untuk membangun PDIP. Gerak seperti ini disebutnya berasal dari perintah Megawati.
"Jadi yang dibangun adalah sinergi hulu-hilir. Ketum membangun arsitektur kewenangan ini untuk memperkokoh integrasi internal," ujarnya.
