Mantan Deputi KSP Kritik Pembubaran Kemenristek: Bisa Berantakan

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 12 Apr 2021 14:46 WIB
Infografis Kemenristek
Foto ilustrasi riset. (shutterstock)
Jakarta -

Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengkritik keras pembubaran Kemenristek dan dilebur dalam Kemendikbud. Yanuar Nugroho menilai pembubaran itu salah karena tidak ada lagi yang mengatur strategi riset.

"Kalau memang mau dikenang sebagai pemerintahan yang meletakkan kemajuan bangsa, langkah membubarkan Kemenristek (halusnya: melebur Kemenristek ke Kemendikbud) adalah langkah yang salah. Boleh ada BRIN, tapi membubarkan Kemenristek itu salah," tulis Yanuar lewat akun Twitter-nya, @yanuarnugroho, yang dikutip detikcom, Senin (12/4/2021).

Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) ini menyoroti tidak adanya lagi kementerian yang menata strategi riset. Padahal, menurutnya, tanpa riset, tak akan ada kemajuan.

"Di mana salahnya? Tidak adanya lagi kementerian yang secara khusus punya fungsi menata kebijakan dan strategi riset (iptek, inovasi). Padahal, tanpa riset, iptek, dan inovasi yang bermutu sebagai hasil strategi dan kebijakan (bukan serba mendadak mau cepat), tak akan ada kemajuan," ungkapnya.

Dia menyebut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saja tidak cukup untuk menata strategi riset. Pasalnya, BRIN bukan kementerian.

"Tapi bukankah akan/sudah ada BRIN? BRIN itu badan (agency), bukan kementerian. Tugasnya implementasi--menjalankan/melaksanakan kebijakan dan strategi. Yang menetapkan kebijakan adalah kementerian yang menjalankan urusan riset dan inovasi. Siapa? Nanti Kemendikbud-Ristek. So?" jelasnya.

Diskusi bertajuk 'Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi' digelar di Gedung Bina Graha, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019). Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar menjadi pembicara diskusi.Diskusi bertajuk 'Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi' digelar di Gedung Bina Graha, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019). Yanuar Nugroho (paling kiri) (Rengga Sancaya/detikcom)

Lebih lanjut, Yanuar menjelaskan perbedaan filosofi riset yang tadinya diemban Kemenristek dan filosofi pendidikan yang diemban Kemendikbud.

"So? kita masuk ke problem kedua: penggabungan ristek ke Kemendikbud menjadi Kemendikbud-Ristek. Filosofi ristek berbeda dari filosofi pendidikan. Kemendikbud (minus dikti) sudah benar menangani soal-soal di hulu: PAUD, pddk dasar, menengah, dan pembentukan nilai lewat budaya," katanya.

Dia lantas mengungkap risiko Kemenristek yang dibubarkan ini. Saat Kemenristek dilebur, semuanya bisa berantakan.

"Risiko apa? (1) Semuanya setengah-setengah, karena urusan kebijakan (plus implementasi) banyak sekali. Dan/atau (2) Berantakan dan gagal. Juga karena yang ditangani luar biasa banyaknya. Loh tapi kan banyak orang pinter di dikbud? nggak akan tertangani maksimal. Percayalah," imbuhnya.

Sebelumnya, persetujuan penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek diambil dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (9/4) pagi. Jokowi sebelumnya telah bersurat kepada DPR terkait pembentukan Kementerian Investasi.

"Dan sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 8 April 2021, yang telah bahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dan menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat.

Dasco pun melempar pertanyaan ke anggota Dewan yang hadir terkait putusan rapat bamus ini. Anggota Dewan pun menyetujui ini.

"Apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota Dewan.

Sebelum dilebur, Kemenristek merupakan instansi yang tergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

(rdp/fjp)