HNW: Pancasila Sudah Final, Tidak Boleh Diganti

Inkana Putri - detikNews
Senin, 12 Apr 2021 11:43 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Bencana gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu menuai simpati masyarakat. Bahkan, tak sedikit masyarakat dan beberapa kalangan ikut menyampaikan duka hingga menyalurkan bantuan untuk meringankan beban para korban.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pun menyampaikan agar para korban gempa dapat bersabar dalam menghadapinya.

"Jalan terbaik setelah terkena musibah adalah bersabar. Bersabar bukan berarti pasrah semata. Tapi menerima kejadian itu, tidak saling menyalahkan Kemudian mengatasinya bersama-sama. Semoga pemerintah memenuhi janji-janjinya untuk membantu meringankan beban para korban," ujar Hidayat dalam keterangannya, Senin (12/4/2021).

Hal ini ia sampaikan secara daring pada Sosialisasi Empat Pilar, kerja sama MPR dengan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sulawesi Barat. Adapun acara berlangsung di Wisma Mala'bi, Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu (11/4).

Dalam kesempatan itu, Hidayat mengingatkan setiap masyarakat harus saling mengingatkan dalam hidup berbangsa dan bernegara, terutama saat orang lain melakukan kesalahan atau menabrak aturan bersama.

Ia menyebut sikap saling mengingatkan ini telah dilakukan oleh F PKS DPR RI saat pemerintah bersama koalisinya membahas RUU Haluan ideologi Pancasila (HIP).

"Pancasila yang disepakati sejak 18 Agustus 1945 sudah final, tidak boleh diganti. Karena itu, ketika ada pihak-pihak yang hendak mengubah semua itu, kita ingatkan, agar mereka tidak melanggar kesepakatan lahirnya Pancasila yang dulu pernah diambil oleh para pendiri bangsa," katanya.

Menurutnya, bangsa Indonesia mewarisi sikap-sikap mulia dari nenek moyang seperti, rasa kekeluargaan, gotong royong dan tolong menolong. Selain itu bangsa Indonesia juga diwarisi ideologi agar warganya saling bersatu dan tak mudah terpecah belah.

Hal tersebut dibuktikan dengan persatuan dan kesatuan yang terus terjaga, padahal menurut Hidayat potensi perpecahan yang dimiliki Indonesia sangat besar. Hal ini mengingat Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, dan agama yang dapat menyebabkan ancaman perpecahan semakin besar.

"Saat para pendiri bangsa meninggal, kita tetap bersatu. Demikian pula ketika reformasi bergulir, dan para pengamat bilang Indonesia bakal terpecah belah, nyatanya kekhawatiran tersebut tidak menjadi kenyataan. Di belahan negara lain, yaitu di Yugoslavia, negara itu terpecah belah setelah pendirinya Josip Bros Tito mangkat. Suku-suku bangsa negara itu saling memisahkan diri, satu dengan yang lain berdiri sebagai negara sendiri. Padahal suku bangsa dan agama di sana tidak sebanyak Indonesia," katanya.

Dalam hal ini, Hidayat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR menjadi penting untuk membuat bangsa Indonesia semakin mengenal ideologi Pancasila, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, bentuk Negara NKRI dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara itu, anggota MPR dari F PKS Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa penolakan PKS terhadap pembahasan RUU HIP karena berupaya mempertahankan Pancasila.Adapun upaya PKS di parlemen mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk ormas-ormas agama sehingga RUU HIP pun dicabut dan tidak diteruskan.

"UUD NRI tahun 1945 boleh diubah, jika memenuhi persyaratan. Tetapi ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945 harus ditegakkan tidak boleh ada pelanggaran. Karena itu ketika ada usulan penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode kami menolaknya karena ketentuan dalam UUD kepemimpinan seorang Presiden hanya dua kali," kata Syaikhu.

Soal 4 Pilar MPR, Syaikhu menegaskan bahwa hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya, seluruh elemen dari warga negara hingga kepala negara hanya perlu mengimplementasikan 4 Pilar MPR dalam kehidupan sehari-hari.

(mul/ega)