Analisis soal Diksi di Balik Amarah Singapura ke KPK

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Minggu, 11 Apr 2021 08:30 WIB
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, Kamis (16/5/2019).
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah Singapura geram setelah Deputi Penindakan KPK Karyoto mengeluarkan pernyataan bahwa Negeri Singa sebagai surga bagi para koruptor. Pukat UGM menilai kemarahan Singapura itu hanya karena diksi yang dipilih Karyoto tidak tepat.

"Menurut saya, soal protes Singapura ini lebih kepada pernyataan 'surga' koruptornya, untuk selebihnya pernyataan Deputi Penindakan itu benar," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, kepada wartawan, Sabtu (10/4/2021).

Zaenur mengatakan Indonesia selama ini kesulitan menangkap buron koruptor yang kabur ke Singapura. Hal itu karena Indonesia dan Singapura belum memiliki perjanjian ekstradisi.

"Indonesia selama ini terhambat ketika melakukan pengejaran orang dan harta hasil kejahatan yang lari atau ditempatkan di Singapura. Kenapa susah? Karena Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura," ucapnya.

"Kenapa demikian? Karena Singapura meminta agar perjanjian ekstradisi itu juga diikuti dengan perjanjian kerja sama pertahanan, di mana Singapura meminta kepada Indonesia untuk dapat latihan militer di wilayah udara dan laut sekitar Kepulauan Riau dan Sumatera. Sehingga memang itu menjadi pending point, jadi hambatan karena Indonesia tidak bersedia, sebenarnya ini kan perjanjian ekstradisi dan pertahanan dua hal yang berbeda," sambungnya.

Lebih lanjut, Zaenur mengatakan salah satu cara apabila pemerintah ingin mengambil aset para buron koruptor yang kabur ke negara lain adalah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) perampasan aset. Jadi, aset dari hasil kejahatan bisa diambil negara tanpa melalui proses pidana.

"Menurut saya, salah satu solusi yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu diratifikasinya perjanjian ekstradisi, yang bisa dilakukan Indonesia, dengan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Di mana asset hasil kejahatan itu bisa dirampas bahkan tanpa adanya proses pidana. Dengan disahkannya RUU perampasan aset, nanti apabila ada koruptor yang melarikan diri ke Singapura, maka hartanya yang masih tersisa di Indonesia itu bisa disita dan juga koruptor tersebut melarikan harta hasil korupsinya ke Singapura, maka hartanya yang lain yang di Indonesia itu bisa disita untuk mengganti harta yang dilarikan ke Singapura tersebut," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan video 'Murka Singapura Disebut Surga Koruptor Oleh KPK':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2