BPH Migas Harap Pengadaan Senjata Api bagi PPNS Segera Terealisasi

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Sabtu, 10 Apr 2021 22:15 WIB
BPH
Foto: BPH Migas
Jakarta -

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan PT Pindad untuk meningkatkan pengawasan dengan membekali Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPH Migas dengan senjata. MoU juga dimaksudkan untuk meningkatkan investasi hilir migas agar komponen bahan baku lokal untuk Pertashop maupun komponen infrastruktur pipa gas bisa lebih murah.

"Salah satu tugas BPH Migas mengawasi ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi yang melalui jaringan pipa di seluruh wilayah NKRI, di mana tidak bisa dipungkiri masih sering terjadi penyelewengan di lapangan," ujar Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/4/2021).

Hal ini dia ungkapkan saat kunjungan kerja ke PT Pindad bersama anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan, Saryono Hadiwidjoyo, Ahmad Rizal, dan Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, pada Selasa (06/04) lalu.

Dia mengatakan kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut MoU yang telah dilakukan 4 bulan lalu. Menurutnya, hal utama dari MoU ini adalah persenjataan laras panjang maupun pendek untuk penguatan pengawasan oleh PPNS BPH Migas.

"(Sebab) BBM setiap tahun 75 miliar liter, belum lagi gas bumi melalui pipa, ini semua memerlukan pengaturan dan pengawasan yang sungguh-sungguh," ungkap Ifan, sapaan akrabnya.

Ifan mengungkapkan pihaknya baru menggelar pelatihan yang dibantu Kopassus untuk membangun karakter karyawan selama 2 minggu. Hasil praktik pascalatihan, yakni membongkar dan merakit senjata dengan keterampilan yang cepat. Ia menilai mereka pun siap diterjunkan di lapangan.

"Harapannya bulan April ini terealisasi pengadaan senjata. Pemerintah menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI dan yang ditugaskan adalah BPH Migas, pelaksananya Pertamina dan badan usaha lain yang memiliki izin seperti AKR, Exxon, Shell," jelasnya.

Pada sisi ini, kata dia, Pertamina sebagai BUMN memiliki target 12.000 Pertashop di 2021. Sementara dalam 2 tahun ini baru 300-an. Menurutnya, harus ada lompatan dan strategi khusus untuk mewujudkannya, sehingga 400-an Pertashop per bulan bisa terpenuhi.

"Penting untuk bisa kami dengar, apa problemnya, kendalanya, agar BPH Migas bisa memberikan masukan solusi. Presiden menginginkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) diutamakan, karena itu bentuk keberpihakan dalam negeri. Termasuk rekanan penyedia peralatan Pertashop seperti Pindad, tentu penting untuk bisa mengiringi upaya ketersediaan itu," jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan Divisi Peralatan Industri dan Jasa PT Pindad menjelaskan untuk Pertashop desainnya sudah dibuat bersama Pertamina, khusus dispenser Pertamina yang menyediakan. Untuk tangki dan lain-lain PT Pindad yang membuat, sedangkan pengujian melibatkan lembaga independen.

"Problem yang sering dihadapi terkait komponen impor yang sesekali terlambat akibat kelangkaan di pasaran. Sedangkan untuk komponen lokal seperti shelter tidak masalah. Sedikit kesulitan terkait sertifikat agar dinyatakan sesuai spesifikasi masih mengalami kendala," ungkapnya.

Dia menuturkan beberapa komponen impor telah dicoba agar bisa dibuat dalam negeri, namun ini semua masih dalam proses. Untuk dispenser selama ini dari Pertamina Retail impor dari Korea, kapasitas kemampuan 45 liter per menit.

"Saat ini juga sedang dirancang prototipe dispenser. Kapasitas produksi Pertashop baru 45 unit per bulan. 300 unit yang sudah dibuat masih menumpuk di dalam menunggu instruksi pengiriman," jelasnya.

(ncm/ega)