Info Penggeledahan KPK Diduga Bocor, Dewas Buka Suara

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Sabtu, 10 Apr 2021 21:47 WIB
Dewan Pengawas KPK memberi keterangan pers terkait pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri. Seperti diketahui Firli Bahuri divonis melanggar kode etik.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (Ari Saputra/detikcom)

Tudingan adanya dugaan kebocoran info juga menyeruak dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Mereka meminta Dewas KPK melacak siapa saja yang mengetahui informasi penggeledahan itu. Dia mengatakan Dewas punya kewenangan terkait penggeledahan.

"Ini kalau penyidik itu coba dilacak informasi itu kira-kira diketahui siapa aja dan diduga bocor pada pihak perusahaan itu dan menghilangkan itu harus dicari dugaan adanya kebocoran," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan.

"Dewan Pengawas harus melakukan pertanggungjawaban secara menyeluruh sebagai tugas Dewan Pengawas bukan hanya mengizinkan penggeledahan tapi juga memastikan penggeldahan dengan benar. Yang benar salah satunya ada kerahasiaan sehingga tidak bocor kepada pihak yang mau digeledah," sambungnya.

Sebelumnya, tim penyidik KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan suap Ditjen Pajak Kementerian Keuangan di Kalsel pada Jumat (9/4). Dua lokasinya adalah kantor PT Jhonlin Baratama dan sebuah lokasi di Kecamatan Hambalang, Kabupaten Kotabaru, Kalsel.

KPK tidak menemukan barang bukti yang dicari. Hal tersebut diduga karena barang bukti sengaja dihilangkan.

"Di dua lokasi tersebut, tidak ditemukan bukti yang dicari oleh KPK karena diduga telah sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (9/4).

Kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan. Namun, KPK belum mengungkap siapa tersangka dan konstruksi perkaranya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat membeberkan modus suap di Ditjen Pajak seperti kasus-kasus suap yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, suap di Ditjen Pajak terkait pengurusan pajak sebuah perusahaan agar pajak perusahaan yang dimaksud bernilai rendah.

"Kalau di pajak kan modusnya seperti itu, gimana caranya supaya WP (wajib pajak) bayar pajak rendah dengan cara menyuap pemeriksanya agar pajaknya diturunkan," kata Alex kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/3).

Halaman

(run/eva)