Soal Larangan Mudik, Satgas: Itu Harganya Nyawa, Harus Kita Hindari

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Sabtu, 10 Apr 2021 19:03 WIB
Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito
Foto: dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Larangan mudik ini berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

Penerbitan SE ini dilatarbelakangi potensi peningkatan mobilitas masyarakat pada bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2021, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata, yang memiliki risiko terhadap peningkatan laju penularan COVID-19.

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, jika ada yang tetap memaksakan mudik, akan menimbulkan mobilitas yang berpotensi meningkatkan penularan COVID-19. Peningkatan kasus bukan hanya positif COVID-19, juga efek jika komorbid dan usia lanjut.

"Kenaikan kasus penularan itu artinya adalah nyawa. Jadi itu adalah konsekuensi publik yang harus kita tanggung. Karena itulah, kita katakan, jangan melakukan mudik," ujar Wiku dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/4/2021).

Dia menambahkan semua pihak harus belajar dari pengalaman yang menunjukkan lonjakan kasus akibat mobilitas yang tinggi pada masa liburan panjang. Seperti pada libur Idul Fitri tahun lalu, yang terjadi lonjakan hingga 600 kasus tiap hari. Begitu juga saat libur panjang Hari Kemerdekaan tahun lalu terjadi lonjakan hingga 1.100 kasus per hari.

"Kembali lagi saya mau mengingatkan, itu adalah harganya nyawa. Itulah yang harus kita hindari," tegasnya dalam dialog KPCPEN, Mudik Ditunda Pandemi Mereda yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Jumat (9/4).

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan menindaklanjuti aturan yang diterbitkan Satgas, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

"Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi," ujar Adita.

Namun, kata Adita, untuk pengoperasian transportasi logistik masih tetap seperti biasa. Begitu juga sejumlah pengecualian bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam waktu tersebut, di antaranya aparatur sipil negara (ASN), karyawan BUMN, karyawan BUMD, TNI/Polri, dan karyawan swasta yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas dengan dilengkapi dengan surat tugas.

Kemudian, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, dan kepentingan melahirkan dengan maksimal 2 orang pendamping, serta pelayanan kesehatan darurat.

Dia menjelaskan pada 6-17 Mei 2021 masih efektif masuk hari kerja, sehingga kemungkinan pegawai ASN/PNS atau pegawai kantor ada yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

Selain itu, untuk masyarakat umum harus ada kepentingan mendesak, seperti kelahiran, kedukaan yang harus bisa diketahui dan disetujui melalui surat keterangan dari pemerintah setempat lurah/kepala desa.

Terkait kemungkinan mobilitas masyarakat di luar tanggal larangan mudik tersebut, Adita menjelaskan saat ini kapasitas moda transportasi umum sudah dan masih dibatasi. Hal itu dimaksudkan agar moda transportasi tidak terisi penuh penumpang dan bisa tetap jaga jarak.

"Kami juga minta kepada moda transportasi publik jangan sampai demand yang terjadi tidak bisa diantisipasi karena keterbatasan armada, hingga justru terjadi penumpukan dan lonjakan penumpang, antrean, kerumunan," pungkasnya.

Simak Video: Mudik Dilarang, Terminal Kampung Rambutan Tutup Rute Antarkota

[Gambas:Video 20detik]



(mul/ega)