Biar Antrean Haji Tak Makin Panjang, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Sabtu, 10 Apr 2021 11:31 WIB
Jazilul Fawaid
Foto: MPR
Jakarta -

Hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Tahun lalu, pemerintah Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji akibat pandemi COVID-19. Terkait hal ini, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menjelaskan dalam kondisi uzur syar'i diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajiban haji.

"Apakah hari ini uzur syar'i Corona ini sudah hilang atau belum, ini masalahnya. Kalau lihat dari statistik, itu belum hilang," kata Jazilul dalam keterangannya, Sabtu (10/4/2021).

Hal tersebut diungkapkan Jazilul dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema 'Menanti Kepastian Pemberangkatan Haji 2021' yang diselenggarakan di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4).

Lebih lanjut Jazilul meminta agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dapat melakukan lobi tingkat tinggi kepada Pemerintah Arab Saudi sehingga haji tahun ini bisa dilaksanakan Sebab jika harus kembali ditiadakan seperti tahun lalu maka jumlah antrean calon jemaah akan semakin panjang.

"Kepastian keberangkatan jemaah haji akan mempengaruhi persiapan yang dibutuhkan. Ingat, rombongan haji merupakan delegasi bangsa yang membawa nama baik negara, serta berpengaruh terhadap citra kita di tingkat internasional," kata Jazilul.

Di samping itu, dia berharap pemerintah RI bisa memperjuangkan kuota haji agar tidak dikurangi. Meski Pemerintah Arab Saudi berencana memberlakukan pembatasan jumlah jemaah haji demi keselamatan.

"Urusan haji ini adalah urusan diplomasi. Misalnya kuota itu urusannya diplomasi. Bapak Zainut (Zainut Tauhid Sa'adi) sebagai Wakil Menteri Agama dikatakan canggih jika kuotanya bertambah. Jadi ada sisi yang lain namanya sisi diplomatik antara Indonesia dengan Arab Saudi," tuturnya.

Diungkapkan Jazilul, apabila pembatasan dilakukan, misalnya dari kuota jemaah tahun lalu sebanyak 230.000, kemudian yang boleh berangkat tahun ini hanya 10 persen atau sekitar 23.000 jemaah saja, sebaiknya pelaksanaan ibadah haji tahun ini ditiadakan. Hal ini untuk mencegah timbulnya persoalan dalam menentukan calon jemaah yang bisa diberangkatkan.

"Tapi kalau masih 50 persen, itu masih bisa dipertimbangkan," katanya.

Dia juga berharap pemerintah tidak menaikkan biaya haji dengan alasan biaya protokol kesehatan (prokes).

"Saya mendengar juga tapi masih selentingan, akan ada tambahan biayanya karena soal kesehatan dan lain-lain, mestinya jangan tambah biaya. Itu kan urusan penyelenggara, kenapa buka. Kita nggak tahu ada Corona, masalahnya Anda (Pemerintah) menjadi pelayan, penyedia, penyedia jasa, apapun risikonya ya jangan tambah," tuturnya.

Menurutnya ibarat transaksi jual beli, tidak bisa sebuah akad dalam transaksi tiba-tiba di tengah jalan ada penambahan biaya.

"Kalau kita transaksi, di tengah jalan harus diubah harganya, secara akad syariah juga salah itu. Masalahnya untuk haji di situ, bisnis haji itu, istilahnya tidak ada pilihan. Kan ini ditanggung pemerintah semuanya. Ini kalau dalam bisnis, sama juga dengan monopoli. Kalau ada pilihan tentu saya memilih yang lebih enak, murah, ini nggak ada pemilihan makanya dalam posisi ini pemerintah harus arif dan bijaksana," urainya.

Menurutnya, Kementerian Agama yang mengurusi urusan agama yang salah satunya haji, membawa misi untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, semurah-murahnya, secepat-cepatnya, dan seaman-amannya.

"Karena tujuan berbangsa, tujuan pemerintah itu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," katanya.

Dia menilai jemaah haji merupakan delegasi bangsa, delegasi nasional sehingga budaya yang dibawa para jemaah ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu dia meminta semua pihak taat prokes apabila benar diberangkatkan.

"Jemaah haji Indonesia ini delegasi bangsa, bukan hanya soal jemaah haji. Jadi ketika pelaksanaan haji ini akan ketahuan mana jemaah haji yang tertib," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi guna mendapatkan kepastian keberangkatan jemaah asal Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Namun sampai saat ini belum ada jawaban pasti dari pemerintah Arab Saudi menyangkut pelaksanaan ibadah haji, termasuk soal kuota yang diberikan kepada masing-masing negara.

"Pemerintah terus berusaha melobi pihak-pihak yang berkompeten terhadap pelaksanaan ibadah haji, khususnya pemerintah kerajaan Saudi dan dubes Saudi di Indonesia. Tetapi, memang belum ada jawaban dan kepastian menyangkut pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Bukan hanya dengan Indonesia, sampai saat ini belum ada satu negara pun yang memperoleh kepastian tentang pelaksanaan haji tahun 2021," jelasnya.

Karenanya, Zainut mengungkapkan pihaknya belum dapat memberi jawaban kepada masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji, apalagi menyangkut jumlah jemaah yang akan diberangkatkan.

"Kalau masalah ibadah haji, Arab Saudi sendiri sudah melakukan persiapan. Buktinya mereka segera membuka jalur penerbangan mulai Mei, dan siap menerima jamaah umrah. Tapi soal pelaksanaan ibadah haji mereka belum memberikan kepastian," tuturnya.

Pada saat normal, kata Zainut, jelang Ramadhan seperti sekarang, segala persiapan menyangkut pelaksanaan ibadah haji sudah selesai dilaksanakan, termasuk soal visa, penginapan dan juga catering.

"Namun, saat ini semua itu masih menunggu hingga ada kepastian dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," pungkasnya.

(mul/ega)