Pimpinan Komisi II: Partai Demokrat Tak Bisa Dianggap Properti Pribadi!

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Sabtu, 10 Apr 2021 07:18 WIB
Politikus PKB, Luqman Hakim (Dok. Istimewa)
Foto: Politikus PKB, Luqman Hakim (Dok. Istimewa)

Ke depannya, Luqman berharap adanya aturan supaya tidak ada intervensi terhadap partai politik. Aturan itu diharapkan bisa menjaga eksistensi partai politik.

"Ke depan, penting untuk memastikan aturan kepartaian di Indonesia yang bisa menghindarkan dari intervensi-intervensi siapapun terhadap partai politik, agar eksistensi partai politik tidak terus menerus mengalami penurunan kepercayaan di depan publik," tutur dia.

Sebelumnya, pengajuan permohonan merek PD atas nama SBY itu memang sudah terdaftar di Ditjen KI. Dilihat di situs Dirjen KI, Jumat (9/4), permohonan merek Partai Demokrat atas nama SBY didaftarkan pada 18 Maret 2021.

Nama merek dalam permohonan SBY yakni PARTAI DEMOKRAT. Status permohonan SBY yakni DALAM PROSES.

Partai Demokrat sudah dihubungi terkait permohonan merek Partai Demokrat atas nama SBY ke Dirjen KI Kemenkumham, namun mereka tidak merespons.

Halaman

(lir/zak)