Jokowi Tak Libatkan KPK di Satgas Tagih Utang BLBI Rp 108 Triliun

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 09 Apr 2021 14:52 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)

BLBI sendiri merupakan skema pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis.

Pada Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Salah satu bank yang mendapat suntikan dana adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) di mana Sjamsul adalah pemegang saham pengendali BDNI.

Kini, kasus yang menjerat Sjamsul telah disetop. KPK juga telah menjelaskan alasan menyetop kasus ini.

"KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi, sedangkan tersangka SN dan ISN berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT selaku penyelenggara negara, maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka SN dan ISN tersebut," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Plt Jubir KPK Ali Fikri juga menegaskan penghentian kasus ini sudah sesuai aturan. Dia juga mengatakan KPK telah mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK) terkait putusan lepas Syafruddin, namun ditolak MA.

"Kami memastikan penghentian perkara tersebut telah sesuai aturan hukum yang berlaku karena putusan akhir pada tingkat MA dalam perkara SAT menyatakan ada perbuatan sebagaimana dakwaan tapi bukan tindak pidana," kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (2/4).

Halaman

(haf/tor)