Jokowi Tak Libatkan KPK di Satgas Tagih Utang BLBI Rp 108 Triliun

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 09 Apr 2021 14:52 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI lewat Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021. KPK tak dilibatkan untuk mengarahkan Satgas itu.

Hal itu diketahui dari penjelasan Menko Polhukam Mahfud Md. Lewat akun Twitter-nya, Mahfud menyebutkan bahwa lima menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung ditugasi untuk mengarahkan Satgas tersebut.

"Dalam keppres tersebut, ada lima menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri, yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara," ujar Mahfud Md lewat cuitannya seperti dilihat detikcom, Jumat (9/4/2021) (ejaan dalam kutipan di berita ini telah disesuaikan).

Mahfud menyatakan satgas tersebut bakal bertugas memburu aset terkait utang BLBI. Dia mengatakan nilai utang perdata terkait BLBI itu berjumlah Rp 108 triliun.

"Kini pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena utang perdata terkait BLBI, yang jumlahnya lebih dari Rp 108 triliun," ujarnya.

Mahfud turut menyinggung SP3 kasus dugaan korupsi terkait BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih yang diterbitkan KPK. Dia mengatakan kasus itu disetop KPK sebagai konsekuensi vonis lepas terhadap eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus BLBI.

"Rilis SP3 oleh KPK untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih dalam kasus BLBI (konpres KPK tanggal 1/4/21) memancing riuh. SP3 itu adalah konsekuensi dari vonis MA bahwa kasus itu bukan pidana," kata Mahfud.

Sebelumnya, Sjamsul dan Itjih ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Senin (10/6/2019). Saat itu, KPK menduga total kerugian negara akibat perbuatan Sjamsul Nursalim dan istri diduga mencapai Rp 4,58 triliun.

Selanjutnya
Halaman
1 2