Kafe hingga Karaoke Boleh Nego Royalti Lagu ke Artis

Dwi Andayani - detikNews
Jumat, 09 Apr 2021 12:44 WIB
ilustrasi microphone
Ilustrasi musik (Foto: dok. Thinkstock)
Jakarta - Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang kewajiban membayar royalti hak cipta lagu dan musisi. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris mengatakan PP ini untuk mengatur pembayaran royalti agar transparan dan spesifik.

"Jadi intinya biar mengatur lebih transparan, lebih baik, lebih spesifik, ini sesudah ini langkahnya adalah membuat sistem informasi lagu dan musik, yaitu data canter dan segala macam," ujar Freddy dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Jumat (9/4/2021).

Freddy mengatakan masalah tarif yang akan ditetapkan menggunakan sistem negosiasi. Menurutnya, pihak karaoke, restoran, hingga kafe dapat duduk bersama melakukan negosiasi.

"Persoalan tarif, tarif pemerintah itu, kesepakatan mereka, mereka duduk, negosiasi, rumah karaoke, restoran, kafe segala macem, mereka mengatakan merasa kemahalan, ya saya bilang silakan saja negosiasi," tuturnya.

Freddy menilai, sebelumnya, pembayaran atau penagihan jumlah royalti tidak setara. Menurutnya, setelah disepakati, pemerintah akan membuat pengaturan yang jelas.

"Pemerintah, setelah ditetapkan, pemerintah akan buat satu aturan supaya jelas, kenapa biar jelas? Karena sebelumnya yang satu ditagih Rp 50 ribu per minggu atau per bulan, yang lain Rp 25 ribu, jadi nggak jelas semua," tuturnya.

Freddy menyebut nantinya hasil pembayaran akan langsung diberikan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dia menuturkan pemerintah tidak mengambil uang dari pembayaran, melainkan hanya menjadi fasilitator.

"Makanya pemerintah oke, kita buat aturan supaya nagihnya seperti ini uangnya ke mana? ke LMKN," kata Freddy.

"Sampai hari ini pemerintah tidak pernah menggunakan uang LMKN, bahkan LMKN kami beri ruang untuk bekerja. Jadi pemerintah hanya sebagai fasilitator, bahkan dari LMKN itu ada pajak yang disetorkan ke negara. Jadi pemerintah mendapatkan manfaat yang cukup dengan pajak," sambungnya.

Dia mengaku adanya perlawanan terkait PP ini keluar dari para buzzer maupun influencer. Menurutnya, perlawanan ini karena tidak adanya pengetahuan terkait hak cipta.

"Memang perlawanan ini adalah para influencer-buzzer yang belum mengerti hak cipta. Terdapat hak moral dan hak ekonomi. Hak moral kalau kita menulis sebuah lagu itu punya penciptanya siapa, dinyanyikan siapa, itu sampai kiamat nggak boleh ditukar-tukar, hak ekonomi kalau dia punya nilai komersial," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan pemerintah (PP) yang mengatur royalti hak cipta lagu dan musisi. PP ini mewajibkan kafe hingga toko membayar royalti saat memutar lagu secara komersial.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021.

"Untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik," demikian bunyi pertimbangan PP 56/2021 yang dikutip detikcom, Rabu (7/4).

Tonton Video: Katon Bagaskara Kritik Radio yang Tak Pernah Bayar Royalti

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/fjp)