Tak Semudah Itu! Masyarakat Dapat Izin Mudik pun Harus Isolasi 5 Hari

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 08 Apr 2021 19:01 WIB
Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito
Wiku Adisasmito (Foto: Satgas Penanganan COVID-19)
Jakarta -

Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito memaparkan terkait kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Ada sejumlah pengecualian dan sejumlah syarat bagi masyarakat yang diperbolehkan mudik.

"Dengan pengecualian layanan distribusi logistik maupun keperluan mendesak seperti bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan sakit atau duka, dan pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal 1, dan pelayanan ibu bersalin dengan pendamping 2 orang. Bagi pihak yang dikecualikan terdapat syarat perjalanan yang harus dipenuhi yaitu surat izin dari pimpinan instansi pekerja, di mana khusus untuk ASN, pegawai BUMN, BUMD, TNI-Polri diberikan dari pejabat setingkat eselon 2 dengan tanda tangan basah atau elektronik yang dibukukan," kata Wiku dalam konferensi pers di Youtube BNPB, Kamis (8/4/2021).

Wiku menyebut untuk pekerjaan sektor informal atau masyarakat yang memiliki keperluan mendesak perlu meminta surat izin perjalan dari pihak desa atau kelurahan sesuai dengan domisili masing-masing. Wiku menekankan bahwa surat izin perjalanan itu berlaku untuk perseorangan dan satu kali perjalanan pergi atau pulang dan diwajibkan untuk masyarakat lebih dari 17 tahun ke atas.

"Selain keperluan tersebut di atas tidak diizinkan untuk mudik. Apabila tidak memenuhi persyaratan ini maka surat izin tidak akan diterbitkan," ucapnya.

Dia mengatakan selama larangan mudik berlaku akan ada pelaksanaan operasi screening dokumen izin perjalanan dan surat keterangan negatif COVID-19. Operasi itu, kata dia, akan dilakukan di tempat-tempat strategis seperti pintu kedatangan atau pos kontrol di wilayah rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan dan titik penyekatan daerah aglomerasi.

"Khusus untuk WNI yang hendak pulang ke Indonesia apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak diimbau untuk menunda sementara kepulangannya dengan harapan dapat mencegah imported case dengan varian mutasinya. Apabila ditemui pelaku perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan di antaranya dengan tujuan mudik atau wisata antar wilayah maka petugas berhak memberhentikan perjalanan dan yang bersangkutan harus kembali ke tempat asal perjalanan," katanya.

"Harap dicatat bahwa masyarakat yang mendapatkan izin pada periode ini wajib melakukan karantina mandiri selama 5 x 24 jam setibanya di tempat tujuan sebelum melakukan aktivitas," tambahnya.

Menurut Wiku, karantina mandiri dilakukan di fasilitas yang disediakan pemerintah daerah dan hotel yang dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karantina mandiri tersebut menggunakan biaya mandiri.

(fas/fjp)