Tolak Exxon Kelola Blok Cepu, FPKS Pertimbangkan Hak Angket

Jakarta - Penolakan terhadap penunjukkan Exxonmobile Oil untuk mengelola Blok Cepu terus menguat. Fraksi PKS mempertimbangkan menggunakan hak angket atas keputusan pemerintah tersebut."Secara hukum telah terjadi pelanggaran kontrak, awalnya TAC (Technical Assistant Contrac) tiba-tiba diubah menjadi PSC (Production Sharing Contract)," tegas Wakil Ketua FPKS DPR, Zulkieflimansyah, kepada detikcom, Jumat (3/3/2006).Menurutnya, jika bentuk kontrak TAC maka kawasan kerja tersebut milik Pertamina. Sedangkan jika kontrak berbentuk PSC maka kelola blok di bawah BP Migas. "Jika PSC maka seharusnya kawasan itu ditender secara terbuka bukan penunjukkan langsung," ujar dosen FEUI ini.Secara ekonomik, jelas Zulkiefli, negara akan mengalami kerugian apabila Exxon menjadi operator yg pertama. Sebab, cost recovery-nya jauh lebih tinggi dibandingkan Pertamina yang menjadi operatornya. "Jika Pertamina jadi first operator maka Pertamina akan tahu kandungan riil dan akan menikmati peak production dan kita tidak bisa dikibulin Exxon," tandasnya.Apalagi, secara finansial, skill dan lainnya Pertamina sanggup. Dan sejak 2004, Exxon sudah putus kontrak TAC nya. "Jika pertamina yang pegang, maka kebutuhan migas dalam negeri dan APBN akan aman," kata anggota Komisi VI ini.Kalau pun ada praktik korupsi, Zulkiefli berpendapat akan lebih mudah mengusut orang Pertamina dibang Exxon. "Makanya lami sedang mempertimbangkan untuk meng-initiate hak angket karena ini saatnya BUMN kita menjadi kelas dunia," cetus dia. (fay/)