Kemenko Perekonomian Dukung BAZNAS Tanggulangi Kemiskinan Lewat Zakat

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 12:35 WIB
Baznas
Foto: Dok. Baznas
Jakarta -

Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian mendukung upaya memperkuat kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memantapkan pengelolaan perzakatan nasional. Hal ini ditekankannya agar zakat yang diserap dapat membantu pengentasan kemiskinan di Indoneisa.

"Kemenko Perekonomian mendukung optimalisasi zakat nasional. Hal ini berdasarkan Perpres No. 114/2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diterbitkan pada 7 Desember 2020," ujar Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Raden Edi Prio Pambudi dalam keterangan tertulis, Rabu (7/4/2021).

Hal ini diungkapkannya saat mewakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam menyampaikan materi presentasi berjudul 'Peran Kemenko Perekonomian dalam Pengelolaan Zakat Nasional' pada hari kedua Rakornas Zakat 2021 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Senin (5/4).

Pada acara yang dibuka Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin itu, Edi Prio memaparkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang masing-masing bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil.

"Selain itu (Kemenko Perekonomian) mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," jelasnya

Menurut dia, dalam hal menghimpun dan menyalurkan (mengelola) zakat nasional, Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 telah meluncurkan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).

Laku Pandai tersebut merupakan salah satu kebijakan dari Peraturan Presiden No 82 Tahun 2016 yang telah diperbaharui dengan Perpres No 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

"Sejak diluncurkan pada tahun 2015 hingga 2017, tercatat sebanyak 5.119.595 rekening dengan dana simpanan sebesar Rp 2.1 M," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan jika pengumpulan dana zakat nasional (quick wins) melalui zakat ASN, BUMN, BUMD, yang pertama diimplementasikan, maka pengumpulan dana zakat nasional akan mencapai total Rp 27,9 Triliun.

"Potensi ini merupakan pengumpulan zakat dari aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 3,9 triliun, potensi zakat BUMN sebesar Rp 6,2 triliun, dan potensi zakat BUMD sebesar Rp, 17.8 triliun," rincinya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Noor Achmad menyampaikan terima kasih kepada Menko Perekonomian atas dukungan dan upaya optimalisasi peran BAZNAS melalui penguatan regulasi.

"Terima kasih dan apresiasi setinggi-tinggi dari BAZNAS untuk Menko Perekonomian dan segenap jajaran atas dukungan dan upaya optimalisasi peran BAZNAS melalui penguatan regulasi. Semoga bisa mendorong BAZNAS menjadi pilihan pertama pembayar zakat, lembaga utama menyejahterakan umat," pungkasnya.

(akd/ega)