Indonesia Tepis Proyek Mandalika Langgar HAM: Narasi Pakar PBB Palsu!

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 06 Apr 2021 19:15 WIB
Sirkuit Mandalika
Foto: Sirkuit Mandalika (Wisnu/20detik)
Jakarta -

Pakar HAM PBB menuding ada ancaman pelanggaran HAM pada proyek pariwisata Mandalika senilai USD 3 miliar di pulau Lombok. Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) menolak tudingan tersebut.

"Pemerintah Republik Indonesia menolak rilis pers oleh beberapa Pemegang Mandat Prosedur Khusus (SPMH), yang berjudul "Indonesia: Pakar PBB mengingatkan adanya ancaman HAM pada proyek pariwisata senilai USD 3 miliar" pada 31 Maret 2021," tulis PTRI dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/4/2021).

PTRI menilai ada yang salah dalam tudingan pakar HAM PBB tersebut. PTRI menyebut narasi pelanggaran HAM tersebut berlebihan.

"Sayangnya, rilis berita tersebut salah mengartikan kasus sengketa hukum yang terkait dengan penjualan tanah, memasukkannya ke dalam narasi palsu dan hiperbolik dengan menempatkan "... komitmen terpuji Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan kewajiban hak asasi manusia yang mendasarinya untuk diuji"" ungkapnya.

PTRI menjelaskan, pada tingkat nasional, Indonesia telah mengarusutamakan SDGs dalam kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Pada saat yang sama, Indonesia juga telah menjalani dua tinjauan nasional sukarela atas pelaksanaan SDGs, dan saat ini sedang mempersiapkan tinjauan nasional sukarela ketiga yang dijadwalkan akhir tahun ini.

PTRI mengatakan komitmen yang kuat ini sekali lagi membuktikan bahwa Indonesia tidak berniat memperlambat lintasan nasional menuju pencapaian SDGs. Maka dari itu, tudingan tersebut dianggap muncul karena tidak ada dialog.

"Siaran pers tersebut di atas merupakan indikasi dari praktik SPMH yang telah banyak mendapat kritik dari banyak Negara Anggota PBB, yaitu kurangnya kesediaan dari pihak pemegang mandat terkait untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan negara yang bersangkutan mengenai suatu isu yang mereka hadapi," jelasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2