Sutiyoso Bantah Incar Posisi Menteri Megapolitan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso membantah sengaja meluncurkan konsep megapolitan supaya bisa jadi menterinya. Tapi kalau diinginkan, dia siap sedia. Siapa takut!"Saya mau dipakai! Saya sebagai prajurit mau saja. Tugas risikonya mati saja mau, apalagi cuma jadi menteri," cetus Sutiyoso dalam diskusi di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (3/3/2006).Gagasan itu sengaja diluncurkannya agar masyarakat tahu problem inti Jakarta yang berlangsung setiap tahun, seperti banjir, urban, macet dan lain-lain, sehingga Jakarta menjadi kota yang layak huni."Ini saya angkat untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat, karena ini kebutuhan yang harus dikaji. Tidak ada ambisi apa pun! Karena saya hanya ingin mengangkat masalah krusial," tegasnya.Karena itu dia siap memegang amanat, jika dalam RUU Megapolitan dicantumkan perlu adanya koordinator atau menteri yang harus bertanggung jawab mengurus ini.Soal wacana megapolitan ini, Sutiyoso minta masyarakat memahaminya sebagai sebuah upaya menata ulang kota yang baik di kawasan Jabodetabekjur. Karenanya, dia minta agar gagasan ini dipahami secara proporsional."Tidak ada upaya pencaplokan daerah, tidak ada yang berubah dari sekarang ini. Jadi jangan ada yang khawatir. Karena program ini untuk melancarkan koordinasi saja," kata dia.Sekadar TugasSutiyoso menambahkan, semangatnya untuk mengegolkan proyek magapolitan semata-mata hanya mengemban tugas sebagai gubernur yang akan habis masa jabatannya satu tahun lagi.Gagasan ini juga gagasan lama yang dihidupkan kembali yang bertujuan menyejahterakan rakyat. "Saya hanya ingin menunjukkan pejabat kalau mau habis jabatannya jangan nglokro (lemas). Ini ibaratnya pelari 10K dari 8 ke 9. Saya kebut habis untuk mencapai finish," katanya.Sementara Ketua Pansus RUU Megapolitan, Effendy Simbolon menyatakan, pansus tidak hanya mengatur megapolitan saja, tapi juga lebih luas dari itu. Karena masalah yang timbul di ibukota adalah prioritas utama yang harus ditangani seiring dengan kompleksitas masalah.Sedangkan pengamat transportasi, Sutanto Soehodho, mengatakan, konsep megapolitan bukan konsep baru. Karena konsep ini sudah banyak dilakukan di negara-negara maju, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Untuk itu ia mengimbau agar daerah berpikir bersama, bagaimana membangun sinergi untuk menjadikan kota Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih baik dari saat ini."Daerah mestinya berpikir bagaimana sama-sama membangun kota dan sistemnya, sehingga bisa dinikmati bersama," katanya.Sementara itu mengenai usulan pemindahan ibukota dari Jakarta, Sutiyoso mengatakan, ide itu cukup bagus. Hanya saja, kondisi Indonesia yang seperti ini tidak memungkinan karena untuk memindahkan ibukota membutuhkan biaya yang besar. "Memindahkan ibukota itu ideal kalau kita kaya. Tapi kita tahu dirilah wong kita miskin kok. Dengan megapolitan kita harapkan persoalan ini ada solusinya," kata dia.Untuk mendukung lalu lintas di kawasan ini, nantinya setelah pembangunan monorel, Sutiyoso akan membangun 6 jalan tol dengan dana Rp 23 triliun untuk menghubungkan kota Jakarta dengan sekitarnya. (umi/)