Soeripto: Tata Niaga Impor Beras Masih Bermasalah

Semarang - Impor beras yang sudah berjalan beberapa waktu ternyata tak bebas masalah. Tim investigasi impor beras FPKS menemukan adanya tata niaga yang tak sesuai prosedur.Anggota tim investigas impor beras FPKS Soeripto menyatakan, masih banyak masalah terkait impor beras. Temuan itu dibendel menjadi laporan tertulis yang rencananya akan diberikan fraksi, DPP PKS, atau pemerintah."Hari ini kami memberi laporan itu ke fraksi. Langkah selanjutnya, biarlah fraksi yang menentukan. Apa dibawa ke Bamus DPR atau bagaimana," katanya setelah melantik pengurus PKS Jateng dan membuka Muskerwil di LPMP Srondol, Jl Kyai Mojo, Semarang, Jum'at (3/3/2006).Mantan pejabat BIN ini mengungkapkan, salah satu masalah dalam impor beras adalah tata niaga. Dia mencontohkan, ketika beras Vietnam diimpor ke Indonesia, KBRI di Ho Chi Minh sama sekali tidak dilibatkan."Kalau seperti itu, ya tidak usah ada konsul saja di di Vietnam. Harusnya kan KBRI dikasih tahu agar semuanya berjalan transparan. Tapi menurut laporan, hal itu tidak terjadi," lanjutnya.Selain itu, selama ini impor beras dilakukan dengan cara negosiasi. Cara ini dinilai rawan penyimpangan. Hal itu perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan bagus manakah antara model negosiasi dibanding tender."Bea Cukai juga harus lebih hati-hati. Banyak importir yang menggunakan cover beras obat (diabetes), menir, atau yang lain demi mendapatkan kemudahan. Padahal bisa saja, beras yang diimpor ya beras biasa saja," paparnya.Soeripto mengaku sudah lelah bicara soal impor beras. Pasalnya, dari hasil penyelidikan, impor beras terus bermasalah sepanjang 2001 hingga 2006. "Lidah ini rasanya kelu kalau bicara impor beras," demikian Soeripto. (nrl/)