Pemerintah Tidak Berani Revisi Kontrak Karya Freeport

Jakarta - Kisruh soal pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua muncul berulang-ulang. Pemerintah pun dinilai tidak berani dan tidak serius mengatasi masalah tersebut dengan melakukan negosiasi ulang atau revisi kontrak karya.Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad usai menjadi pembicara dalam diskusi di Gedung DPD, kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/3/2006)."Kita bisa contoh negara lain yang berani memaksa perusahaan multinasional untuk duduk bareng. Intinya ada kemauan politik," ujar Chalid. Dia mengaku sepakat jika Freeport ditutup untuk sementara dan pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengusut adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Freeport selama ini."Tim investigasi itu harus bersifat projusticia dan berani untuk membawa kasus bos Freeport ke persidangan," imbuhnya.Chalid Muhammadi juga mensinyalir ada beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan Freeport seperti kasus pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan dan penyuapan kepada institusi militer."Tapi confidence dari presiden kita kurang. Seharusnya dia berani melakukan langkah ini dengan mandat yang penuh," terangnya.Jika hal itu dilakukan, kata dia, barulah bisa dilakukan perundingan antara Freeport, perwakilan tujuh suku, dan pemerintah. Masing-masing perwakilan harus memiliki posisi yang sama."Perwakilan suku ini perlu dilibatkan untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar Freeport. Bagaimanapun juga mereka punya kearifan sendiri untuk menjaga lingkungan," tegasnya.Dia meminta pemerintah tidak perlu khawatir dengan adanya kemungkinan dibawanya kasus ini ke arbitrase internasional, jika pemerintah berani melakukan renegosiasi."Peluang kasus ini sangat kecil untuk menang dalam arbitrase. Tapi masalahnya Departemen ESDM-lah yang menjadi corong perusahaan-perusahaan asing yang menakut-nakuti kita akan kalah dalam arbitrase internasional. Sangat tidak signifikan kita ketakutan investasi asing akan kabur," terangnya.Sedangkan peneliti Papua dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti menambahkan, pemerintah juga harus melibatkan auditor dan geolog untuk menghitung produksi Freeport sebenarnya."Jangan-jangan data yang dilansir selama ini nggak benar," kata Ikrar.Mengenai kasus penutupan Freeport oleh warga Papua, Ikrar mengusulkan agar Freeport lebih meningkatkan tangung jawab sosial terhadap suku-suku yang ada. Sebab, program community development yang sudah dilakukan Freeport masih sangat kurang."Program community development nantinya harus memiliki program untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Tidak seperti sekarang yang hanya diberikan dana 1 persen tetapi untuk macam-macam."Mengenai adanya usulan perundingan antara warga, Freeport dan pemerintah, Ikrar mengkhawatirkan adanya kepentingan individu yang lebih kental dalam pertemuan tersebut."Problem terbesar yang ada ialah bukan hanya soal integrasi elit dengan massa, tapi juga elit dengan elit sendiri juga sulit. Apalagi dengan adanya 200 suku yang ada di sana yang memiliki keinginan berbeda, sehingga bagaimana mau menghadapi kecurangan besar seperti Freeport," ujar dia. Markus Louis Zonggonao, anggota DPD dari Papua, mengaku setuju jika diadakan dialog antara Freeport, pemerintah dan masyarakat. Namun dia meminta pasukan TNI-Polri nonorganik harus ditarik dari kawasan Freeport terlebih dahulu. Dia juga meminta agar kantor Freeport dipindah dari Jakarta ke Papua. (san/)