Pemprov DKI Siapkan Surat Edaran Atur Bukber di Hotel dan Restoran

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 05 Apr 2021 17:35 WIB
Gedung Balai Kota DKI Jakarta
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI sedang menyiapkan surat edaran terkait aturan buka bersama di hotel dan restoran. Pemprov melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta tak mempermasalahkan adanya buka bersama di bulan Ramadhan asalkan jarak antarpengunjung tetap diatur.

"Iya ini kita lagi buatkan aturannya, akan ada edarannya, lagi kita bahas dulu. Secara prinsip sih tidak ada masalah harusnya. Kan sepanjang dia kalau bukber itu kan berarti dari sisi jam operasional masih boleh. Jam operasional itu kan sampai jam 21.00 WIB untuk restoran, tinggal nanti masalah kapasitas. Kapasitas kan yang diperbolehkan 50 persen. Nah, selama 50 persen itu tidak dilanggar, secara prinsip tidak ada masalah. Nanti kita akan kita bikinkan semacam surat edaranlah untuk acara acara bukber," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya saat dihubungi, Senin (5/4/2021).

Dia menyadari suasana restoran akan ramai dari kondisi biasanya. Namun dia meyakini hal ini tidak jadi masalah sepanjang prokes COVID-19 ditegakkan.

"Iya, dia ramai-ramai, tapi kan selama jarak antarkursi itu sesuai dengan standar protokol kesehatan, harusnya tidak ada masalah," ucapnya.

Sementara itu, untuk pengaturan pemesanan tempat, Gumilar menyerahkan kepada pihak pemilik usaha. Dia menyarankan agar kapasitas tetap 50 persen.

"Dengan reservasi akan lebih baik," katanya.

Sebelumnya, Ketua PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono berharap Pemprov DKI Jakarta bisa melonggarkan kapasitas pengunjung restoran dan kafe menjadi 75 persen.

"Kalau dulu dibatasi 25 persen, sekarang bisa 50 persen. Nah, kita harapkan bisa lebih ditingkatkanlah. Tapi dengan catatan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan terlalu padat. Walaupun tidak 100 persen, 75 persen bila dimungkinkan. Kita mengharapkan itu bisa dilakukan," ungkap Sutrisno.

Menjawab itu, Gumilar mengatakan saat ini pihaknya masih mempertimbangkannya. Menurutnya, Pemprov DKI harus tetap membahasnya dengan pemerintah pusat karena ketentuannya masih terikat dengan PPKM mikro yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Kita masih coba dalami dulu, apakah nanti akan kita tingkatkan atau tidak, misalnya jadi 75 persen. Tapi memang sampai saat ini masih 50 persen sambil menunggu kita pembahasan juga dengan pemerintah pusat, dengan PPKM ini tentu saja kita jangan sampai overlap antara pemerintah daerah dengan pusat, khususnya mengenai jam operasional dan kapasitas usaha. Karena selama ini pemerintah pusat juga sudah menetapkan mengenai jam operasional dan kapasitasnya," pungkas Gumilar.

Tonton video 'Pemerintah Perpanjang PPKM Hingga 19 April':

[Gambas:Video 20detik]



(idn/idn)