Perempuan Rawan Terlibat Terorisme, Ini Analisis Kementerian PPPA

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 03 Apr 2021 15:57 WIB
Penampakan wanita yang menerobos Mabes Polri.
Penampakan wanita yang menerobos Mabes Polri. (Istimewa)
Jakarta -

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan perempuan lebih rentan terlibat dalam aksi radikalisme dan terorisme. Kementerian PPPA meminta agar peran keluarga lebih ditingkatkan.

"Adanya fenomena peningkatan pelibatan perempuan dalam aksi radikalisme dan terorisme menunjukkan perempuan lebih rentan terlibat dalam persoalan ini. Hal ini disebabkan karena faktor sosial, ekonomi, perbedaan pola pikir, serta adanya doktrin yang terus mendorong bahkan menginspirasi para perempuan, hingga akhirnya mereka nekat melakukan aksi terorisme dan radikalisme," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/4/2021).

Ratna menuturkan keterbatasan perempuan memperoleh informasi dan menyampaikan sikap juga ikut menjadi faktor pemicu. Ratna menyebut perlu dibangun pertahanan masyarakat untuk mengatasi hal tersebut yang dimulai dari pertahanan di lingkup keluarga.

"Selain itu, keterbatasan akses informasi yang dimiliki dan keterbatasan untuk menyampaikan pandangan dan sikap, juga turut menjadi faktor pemicu. Di sinilah pentingnya ketahanan keluarga dan strategi komunikasi yang baik untuk membangun karakter anak dengan menginternalisasi nilai-nilai sesuai norma hukum, adat, agama, dan budaya," tuturnya.

Ratna menyampaikan orang tua perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Orang tua juga diharapkan dapat mendeteksi dan menjelaskan risiko atas modus-modus kejahatan baru.

"Apalagi dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, serta bervariasinya modus-modus kejahatan baru. Oleh karena itu, orang tua harus bisa menjalin hubungan baik dengan anak, mengawasi dan mengontrol anak, memberikan edukasi, menerapkan pola komunikasi yang terbuka dan mudah dipahami, menerapkan pola pengasuhan dengan kesiapsiagaan, dan mendeteksi risiko karena banyak perempuan yang tidak tahu apa saja risiko yang akan ia hadapi, mengingat minimnya pengetahuan," ujarnya.

Lebih lanjut Ratna mengatakan menangani persoalan terorisme dan radikalisme di Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Perlu ada partisipasi dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

"Pentingnya sinergi semua pihak, baik civil society (masyarakat sipil) untuk bergerak secara masif dan berkelanjutan, khususnya dengan melakukan sistem deteksi dini (early warning system) karena persoalan terorisme dan radikalisme ini merupakan tantangan besar kita dalam menghasilkan SDM berkualitas. Mari kita bersinergi lindungi perempuan dari bahaya terorisme dan radikalisme, demi mewujudkan Generasi Emas Indonesia pada 2045. Jika perempuan berdaya, anak terlindungi, saya yakin Indonesia pun akan maju," ucapnya.

Senada dengan Ratna, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Akhmad Nurwakhid menekankan pentingnya memperkuat civil society dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh agama. Melalui narasi yang diberikan para tokoh, diharapkan mampu membangun budi pekerti serta karakter positif di masyarakat.

"Setiap orang berpotensi memiliki pemahaman radikal, di sinilah pentingnya ajaran dalam bentuk narasi dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengandung budi pekerti, pembangunan karakter, serta nilai-nilai positif, supaya masyarakat kebal terhadap ancaman pemahaman radikal," kata Akhmad.

Akhmad menilai aksi terorisme yang terjadi selama ini berpotensi ada di dalam setiap individu. Dia menyebut aksi terorisme merupakan musuh bersama dan tidak ada kaitannya dengan agama apa pun.

"Aksi radikalisme dan terorisme bukanlah bentuk monopoli satu agama, melainkan ada di setiap agama, kelompok, bahkan berpotensi ada di setiap individu manusia. Segala bentuk terorisme yang mengatasnamakan agama, sejatinya adalah manipulator agama dan tidak terkait dengan agama apapun. Ini menjadi musuh kita bersama, kita harus bersatu untuk menanggulanginya," ujarnya.

Akhmad menambahkan adanya anggapan perempuan memiliki perasaan yang lebih sensitif, peka, emosi labil, dan memiliki sikap taat pada suami cenderung membuat mereka lebih mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan teroris laki-laki dalam melakukan aksinya. Menindaklanjuti persoalan ini, BNPT telah berupaya melakukan penanggulangan, di antaranya dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang sudah dibentuk di 32 provinsi untuk melakukan sosialisasi kepada generasi muda, termasuk perempuan, dan anak.

Simak juga 'Nasir Abas Ungkap Alasan Perempuan dan Anak Terlibat Aksi Teror':

[Gambas:Video 20detik]



(jbr/jbr)