.webp)
Hasil KLB kubu Kepala KSP Moeldoko ditolak pemerintah. Setelahnya, ramai desakan agar dua petinggi Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Apa pasalnya?
Ada dua kubu yang mendesak AHY selaku ketum Partai Demokrat dan SBY yang menjabat ketua majelis tinggi partai meminta maaf kepada Presiden Jokowi, satu relawan Jokowi Mania (JoMan) dan satunya kubu Moeldoko. Keduanya menganggap AHY dan SBY sedari awal punya kecurigaan terhadap Jokowi terkait KLB Demokrat.
"Malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana-kemari. Tuduh dan main fitnah akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak bisa disahkan," kata Ketum JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel, Kamis (1/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Noel menyoroti AHY yang disebutnya beberapa kali menyebutkan nama Jokowi dalam kisruh KLB Demokrat. Dia mengecam keras AHY karena masalah ini.
"AHY juga pimpinan partai. Harus berani bertanggung jawab atas mulut comberan dari anak buahnya," sebut Noel.
Noel menganggap kisruh Demokrat sebagai cara mencari popularitas ala SBY yang disebutnya sudah tidak laku lagi. Apalagi, tambah Noel, ada upaya membangun opini pemerintah zalim dan Presiden Jokowi mengintervensi Partai Demokrat.
"Nyatanya kan tidak. Pemerintah mengambil keputusan berdasar data-data legalitas saja. Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat. Ini kan konflik internal yang didesain untuk menyeret nama Jokowi. Ujungnya pencitraan ala SBY-lah," papar Noel.
Kubu Moeldoko juga mendesak AHY dan SBY meminta maaf ke Jokowi. Juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menilai Moeldoko sudah difitnah dengan narasi pemerintah di balik KLB Demokrat.
Rahmad mengatakan penolakan hasil KLB Deli Serdang ini adalah bukti tidak ada intervensi pemerintah.
"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. Ini juga membuktikan bahwa Bapak Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Moeldoko," jelasnya.
"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat. Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah, dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam," ucap Rahmad.
Respons Partai Demokrat di halaman selanjutnya.
Simak video 'AHY Bersyukur Pemerintah Tolak Partai Demokrat Kubu Moeldoko':
Respons Demokrat
Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan AHY tidak perlu meminta maaf kepada Jokowi. Herzaky menilai pihaknya selama ini hanya mengatakan nama Jokowi dicatut, bukan menuduh langsung.
Herzaky meminta publik mengecek jejak pernyataan-pernyataan mereka terkait KLB kubu Moeldoko. Dia meyakinkan bahwa pihaknya tidak pernah menuding Jokowi.
"Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat. Kami malah yang menyebutkan adanya usaha pencatutan nama Bapak Presiden oleh gerombolan GPK-PD. Silahkan dicek kembali rekam jejak digital kami," ujarnya.
"Karena kami tidak pernah menuding kalau Presiden terlibat, maka kami pun tidak perlu untuk meminta maaf kepada Bapak Presiden Joko Widodo," lanjut Herzaky.
Terkait desakan minta maaf kepada Jokowi dari kubu Moeldoko, Herzaky menilai kubu KLB lah yang harusnya minta maaf kepada rakyat. Herzaky menyebut Moeldoko dkk sudah bikin gaduh negara ini.
"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden," ucap Herzaky.
"Mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia," imbuh dia.
