PD: Kubu Moeldoko yang Harus Minta Maaf ke Presiden dan Rakyat!

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 02 Apr 2021 22:12 WIB
Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Foto: Herzaky Mahendra Putra (Dok: Istimewa)
Jakarta -

Partai Demokrat (PD) menyebut kubu Moeldoko lah yang seharusnya meminta maaf ke Presiden Joko Widodo dan kepada rakyat usai pemerintah menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang Partai Demokrat (PD). Kubu Moeldoko dinilai mempertontonkan tindakan tidak taat hukum.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021).

Herzaky mengatakan kubu Moeldoko harus minta maaf lantaran membuat kebisingan di ruang publik dengan narasi berisi kebohongan dan fitnah. Dia menilai tidak ada hal positif yang bisa diambil dari tindakan kubu Moeldoko.

"Sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani," ucapnya.

Tak hanya itu, Herzaky menilai tidak ada nilai demokrasi yang bisa dicontoh dari kubu Moeldoko. Menurutnya gerombolan itu justru menunjukan tindakan tidak taat hukum dan mengabaikan etika dan moral.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ujarnya.

Kemudian Herzaky menilai kubu Moeldoko harus minta maaf lantaran menyita perhatian hingga energi pemerintah untuk memeriksa berkas-berkas KLB Deli Serdang. Dia menyebut selama dua bulan ini, kubu Moeldoko menyita perhatian pemerintah untuk memenuhi kepentingan rakyat,

"Mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2