HNW Soroti Kebijakan Kemensos Hentikan Program Bantuan Sosial Tunai

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 02 Apr 2021 21:20 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti kebijakan Kementerian Sosial menghentikan bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19. Menurutnya bantuan tersebut dapat memicu peningkatan daya beli di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.

HNW mengulas anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional telah ditingkatkan jumlahnya, nyaris Rp 700 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut bisa digunakan untuk tetap memberikan bantuan sosial.

"Mestinya Mensos maksimalkan 'jurus blusukan' ke Menkeu dan kalau perlu ke Presiden Jokowi, agar bisa mempertahankan program bantuan sosial tunai tersebut, jangan malah mengesankan pasrah dan nrimo saja dan diekspresikan ke publik pula. Padahal melanjutkan program bantuan sosial tunai juga bisa menjadi bagian dari meningkatkan daya beli dan kesejahteraan Rakyat, dan itu berdampak pada pemulihan ekonomi dan sosial juga," kata HNW dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021).

HNW mengkritisi sepanjang tahun 2021 ini Kementerian Sosial sudah menghapus dua program kerakyatan, yakni program santunan untuk keluarga korban meninggal akibat COVID-19, dan kini bantuan sosial tunai karena keterbatasan anggaran. Ia memandang, dua program tersebut mesti dipertahankan demi kesejahteraan masyarakat. Apalagi, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional telah ditingkatkan, sehingga bisa digunakan untuk membiayai program-program bantuan.

"Menteri Sosial seharusnya punya daya juang dan memaksimalkan kemampuan 'blusukan'nya untuk membela Rakyat sesuai dengan prinsip yang selalu digaungkan Presiden Jokowi: 'Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi'," cecar HNW.

Anggota Komisi VIII DPR RI menguraikan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2021 menunjukkan telah terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 2,76 juta jiwa. Oleh karena itu, kata HNW, sudah seharusnya berbagai program perlindungan dan bantuan sosial dilanjutkan agar dapat memperbaiki indikator-indikator yang memburuk tersebut.

HNW mengingatkan program bantuan sosial tunai bertujuan menahan agar jangan makin banyak orang Indonesia terdampak COVID-19 yang jatuh menjadi miskin. Sehingga Kemensos harus tetap menyalurkannya, bukan malah menghapusnya.

"Penting Bu Risma untuk mencabut keputusan sepihaknya itu, dan memaksimalkan kemampuan blusukannya ke Menkeu untuk mendapatkan keadilan anggaran guna melanjutkan program bantuan sosial tunai kepada Rakyat Indonesia korban COVID-19," cetus HNW.

(akn/ega)