Kubu KLB Tuntut SBY-AHY Minta Maaf ke Jokowi dan Moeldoko!

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Jumat, 02 Apr 2021 16:26 WIB
Muhammad Rahmad (Sachril Agustin Berutu/detikcom).
Muhammad Rahmad (Foto: Sachril Agustin Berutu/detikcom).
Jakarta -

Pemerintah menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang Partai Demokrat (PD) yang dilakukan kubu Moeldoko. Kubu Moeldoko menghormati keputusan pemerintah sembari mendesak AHY dan SBY minta maaf.

"DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat," kata juru bicara PD Moeldoko Muhammad Rahmad dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021).

Rahmad menambahkan penolakan hasil KLB Deli Serdang ini adalah bukti tidak ada intervensi pemerintah. Namun, lanjutnya, Rahmad mengatakan Moeldoko sudah difitnah.

"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. Ini juga membuktikan bahwa Bapak Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Moeldoko," jelasnya.

"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat. Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah, dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam," ucap Rahmad.

Rahmad menerangkan keputusan penolakan hasil KLB Deli Serdang adalah langkah awal PD Moeldoko. Dia mengimbau agar seluruh kader PD bisa tetap solid.

Rahmad pun mengatakan PD dibawah kepemimpinan Moeldoko akan menempuh langkah hukum.

"Langkah berikutnya adalah melalui peradilan. Mekanisme hukum akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama sama. Ini juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Bapak Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalahgunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Rahmad.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya: