Jelang PON Papua, Ketua DPD Tawarkan Solusi Anggaran untuk KONI Daerah

Abu Ubaidillah - detikNews
Kamis, 01 Apr 2021 20:23 WIB
Ketua DPD RI  AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak pemerintah provinsi se-Indonesia untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan Peparnas XVI Papua pada Oktober 2021 nanti. Ia pun memberi solusi penambahan dukungan anggaran dari pemprov untuk KONI daerah masing-masing.

"Salah satu upaya yang saya tawarkan adalah Pemerintah Provinsi, dengan mengacu ke PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD, kiranya Saudara Gubernur dapat menempuh upaya yang lazim disebut sebagai Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD, dengan memperhatikan kaidah serta norma keuangan dan hukum," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (1/4/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan LaNyalla dalam Rapat Koordinasi Persiapan PON XX dan Peparnas XVI Papua, di Gedung Nusantara V, komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Hal itu sekaligus menanggapi kabar terkait beberapa pemprov tidak menganggarkan secara cukup untuk KONI daerah karena saat penyusunan R-APBD 2021 beberapa pemprov masih berasumsi PON XX Papua ditunda akibat pandemi.

"Oleh karena itu, dalam Rakor hari ini, saya sengaja mengundang dari Kemendagri dan Jamdatun untuk membantu gubernur dalam memastikan bahwa dukungan anggaran melalui skema Pengeluaran Mendahului perubahan APBD bukanlah kesalahan atau kekeliruan," ungkapnya.

LaNyalla mengatakan persiapan dan dukungan anggaran bagi KONI daerah sangat penting, terlebih untuk biaya pemberangkatan, akomodasi, transportasi lokal, dan pemulangan kontingen yang cukup jauh dari Papua yang anggarannya tidak kecil.

"Apalagi ada beberapa venue yang hanya bisa ditempuh melalui jalur udara dan laut sehingga harus menjadi perhatian. Konsekuensinya, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk transportasi," jelas dia.

Ia berharap PON X Papua dan Peparnas ke-16 Papua harus sukses terselenggara dengan berkualitas serta menjadi seleksi atlet untuk event Sea Games dan Asian Games. Rakor tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni. Dalam rakor tersebut, Kejaksaan Agung melalui Jamdatun akan menyurati semua Kajati se-Indonesia untuk memberikan dukungan pendapat hukum kepada para gubernur dalam melakukan perubahan dan atau pergeseran anggaran.

Sebagai informasi, kegiatan ini juga melibatkan Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sejumlah Gubernur, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Ketua Umum KONI Pusat, Ketua PB PON XX Papua, Ketua Umum KONI Provinsi se Indonesia.

(akd/ega)