Sekolah Bisa Mulai PTM Terbatas Sebelum Tahun Ajaran Baru, Asal...

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 01 Apr 2021 18:32 WIB
SMP Negeri 4 Solo melakukan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM). Kegiatan tersebut sekaligus sebagai persiapan pelaksanaan PTM Juli mendatang.
Foto: kartika bagus
Jakarta -

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan sebagaimana yang tertuang dalam SKB Empat Menteri tersebut, semua satuan pendidikan yang guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi diimbau untuk segera memenuhi daftar periksa dan menawarkan opsi PTM terbatas.

"Perlu ditekankan bahwa tidak boleh ada orang tua murid yang dipaksa, orang tua berhak memilih apakah anaknya ikut PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). SKB ini sudah berlaku. Tidak perlu menunggu tahun ajaran baru untuk melakukan PTM terbatas," ungkap Nadiem dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4/2021).

Dalam Dialog Produktif bertema 'Rindu Pembelajaran Tatap Muka' yang diselenggarakan KPCPEN hari ini, Nadiem mengatakan sekitar 20-22 persen sekolah-sekolah di Indonesia sudah mulai melakukan PTM terbatas, dan sudah hampir 85% sekolah di negara-negara di kawasan Asia Pasifik sudah kembali melaksanakan PTM secara penuh.

"Saya mengajak kita semua untuk segera memasuki babak baru setelah satu tahun berjuang bersama melewati masa pembelajaran yang sulit karena pandemi. Kenyataannya adalah kita harus hidup dengan pandemi COVID-19. Satu-satunya opsi, kita harus melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat agar Indonesia tidak kehilangan satu generasi," tegas Nadiem.

Dari sisi kesiapan sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi kesiapan PTM secara menyeluruh. Pertama akselerasi vaksin yang diprioritaskan kepada guru dan tenaga kependidikan.

"Presiden sudah berkomitmen agar semua guru, dosen, dan tenaga kependidikan kita selesai divaksinasi akhir Juni hingga Juli tahun ini," terangnya.

Selain itu, menurut data terakhir Kementerian Kesehatan yang dihimpun Rabu (31/3), sudah 550 ribu guru dan tenaga pendidik yang telah divaksinasi.

"Harapannya sampai akhir Juni semua guru dan dosen di seluruh Indonesia sudah divaksinasi semua, jumlahnya sekitar 5,5 juta, termasuk yang di bawah binaan Kementerian Agama. Sehingga semua sekolah bisa memulai PTM terbatas," ucap Nadiem.

"Kita harus bergerak cepat, berani, tapi hati-hati juga dalam mengambil tindakan. Kami yakin dengan kedisiplinan yang kuat kita pasti bisa melaksanakan PTM terbatas dengan aman," tambahnya.

Pernyataan Nadiem Makarim diperkuat juga oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. Menurutnya apa yang disampaikan Nadiem benar sekali sehingga sekolah tak harus menunggu bulan Juli untuk memulai PTM, tetapi ketika guru sudah divaksinasi maka sekolah sudah bisa memulai PTM terbatas.

Lebih lanjut Dede juga menceritakan hasil kunjungan kerjanya di daerah Bogor. Dirinya bertemu dengan para guru, kepala sekolah dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dari data yang dipaparkan Pemkab Bogor, 85% orang tua sudah menginginkan PTM.

"Sebenarnya ini sudah dilakukan beberapa sekolah di kabupaten Bogor di awal Maret ini, dan sudah diverifikasi ada 170 yang siap menjalankan PTM Terbatas," ujar Dede.

Dede yusuf juga mengatakan pihaknya akan mendukung upaya pemerintah untuk mengembalikan suasana belajar mengajar.

"Pada prinsipnya kami mendukung upaya pemerintah untuk mengembalikan suasana belajar mengajar secara tatap muka, dalam arti mengembalikan semangat untuk kembali sekolah," terangnya.

Di sisi lain, salah seorang guru olahraga di SD Inpres Kelasman, Sorong Aswin Anwar menceritakan sekolahnya sudah mulai melaksanakan PTM terbatas. Dimulai sejak 17 Maret yang lalu, sekolah tempat ia mengajar sudah mulai membuka kegiatan belajar mengajar berdasarkan edaran Wali Kota Sorong.

"Proses pembelajarannya kami buat dalam dua shift, pagi dan siang, dan dalam satu kelas jumlah maksimalnya ada 16 siswa sehingga satu kelas yang biasa berjumlah 40 terbagi dalam 3 kelompok yang masuk bergiliran," tuturnya.

Namun bukan berarti pelaksaan PJJ selama pandemi COVID-19 tidak menemui kendala. Kepala SD Negeri 2 Cebongan, Salatiga Sri Handayani menceritakan kendala saat melaksanakan PJJ selama ini. Di awal-awal COVID-19 kepemilikan hape murid-murid yang berada di sekolah di bawah 50%, belum lagi sinyal internet sedikit tersendat.

"Kami juga menerima keluhan orang tua yang kesulitan mengajari anak-anaknya. Apalagi orang tua murid juga harus bekerja sehingga pembimbingan terhadap siswa kami terbatas sekali dari orang tua. Saya berharap vaksinasi cepat dilaksanakan kemudian PTM terbatas juga sudah dirindukan oleh siswa dan guru," tandasnya.

(akn/ega)