.webp)
Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat (PD) yang diajukan kubu Moeldoko. Penolakan ini dinilai tepat secara legal formal administratif. Namun ada juga bacaan gestur politik Presiden dari penolakan tersebut.
Seperti diketahui, tarik-menarik PD melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu diduga terlibat sejak awal upaya 'kudeta' PD.
Keterlibatan Moeldoko, hingga akhirnya menerima pinangan menjadi Ketum PD di Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, memunculkan spekulasi keterlibatan pemerintah. Muncul dugaan adanya upaya memberangus partai oposisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah menepis spekulasi tersebut. Pejabat-pejabat lingkaran Istana menegaskan Presiden tak ikut-ikutan dalam konflik PD.
Pada akhirnya kepengurusan PD yang diajukan Moeldoko ditolak oleh Kemenkumham. Penolakan tersebut juga seolah jadi penegasan bahwa tak ada campur tangan pemerintah di konflik partai berlambang mirip logo Mercy itu.
"Harus dipetakan mana putusan dalam konteks legal formal administratif, mana yang kemudian sifatnya adalah sikap politik. Kalau yang disampaikan Kemenkum HAM saya pikir itu basisnya legal formal administratif. Artinya dalam proses KLB itu tidak memenuhi kuota sebagaimana disyaratkan dalam AD/ART Demokrat," kata ddosen Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, saat berbincang, Kamis (1/4/2021).
Secara politik, kata Umam, penolakan dari pemerintah bisa juga diartikan sebagai penegasan bahwa Presiden tidak punya peran dalam konflik PD. Bisa diartikan manuver Moeldoko merebut PD tak direstui oleh Presiden.
"Dalam konteks politik, (penolakan, red) bisa saja diartikan sebenarnya Presiden tidak ikut cawe-cawe dalam apa yang dilakukan Moeldoko," ujar Doktor Ilmu Politik dari School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia, ini.
 Ahmad Khoirul Umam (Ari Saputra/detikcom) |
Yang jelas, kata Umam, manuver merebut PD yang berujung penolakan ini jadi catatan bagi kredibilitas Moeldoko. Dia menyarankan Moeldoko tahu diri dan segera berkemas meninggalkan kursi KSP.
"Tidak perlulah Presiden bersikap, alangkah baiknya, lebih baik Pak Meoldoko mundur dari KSP, sebab yang kena abunya bukan cuma Presiden, tapi juga partai pendukung Pemerintah," ujarnya menyarankan.
Namun, dia melanjutkan, jika Moeldoko tak berkenan mundur, dia meyakini Presiden akan bertindak. Umam meyakini Presiden tak akan sudi lagi bekerja sama dengan Moeldoko.
"Kalau kemudian Pak Moeldoko bersikap seperti politisi atau pejabat publik Indonesia pada umumnya, saya yakin Presiden akan mengambil langkah memutus skema kerja dengan Moeldoko," ulas pria yang pernah menjadi Wakil Ketua Tanfidz Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand ini.
Demokrat Tak Perlu Merasa Utang Budi
Umam juga punya saran kepada PD soal ujung polemik perebutan partai ini. Dia meminta PD tak merasa berutang budi kepada pemerintah yang menolak kubu Moeldoko. Sebab, dia memandang keputusan Kemenkumham hanyalah menegakkan aturan belaka.
"Demokrat tidak perlu merasa utang budi secara politik kepada pemerintah," ujarnya.
Umam mendorong PD tetap menjadi oposisi yang bersikap kritis. Dia menegaskan Indonesia tetap membutuhkan oposisi yang kritis konstruktif.
Simak Video: Kata Demokrat soal Potensi Moeldoko Gabung Kubu AHY
