Demokrat: Moeldoko Harus Pilih Jalan Terhormat Tak Jadi Beban Pemerintah!

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 01 Apr 2021 11:41 WIB
Sekretaris Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani (Dok. Pribadi).
Sekretaris Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Pemerintah menolak hasil KLB Partai Demokrat kubu Kepala KSP Moeldoko. Partai Demokrat berharap Moeldoko tak lagi jadi beban pemerintah.

"Pemerintah dan negara telah menegaskan apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan inkonstitusional atau abal-abal. Meskipun kami meragukan, jika masih ada sifat dan nilai keperwiraan dan kesatria yang tersisa padanya, seharusnya dia memilih jalan terhormat untuk tak menjadi beban pemerintah," kata Sekretaris Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).

Pihak Moeldoko menyatakan akan membawa permasalahan KLB Demokrat ke PTUN. Demokrat menyebut tak ada legal standing kubu Moeldoko menggelar KLB.

"Selanjutnya ini juga menjadi ujian bagi Moeldoko. Memang ada hak hukum yang mereka miliki untuk mencari jalan mewujudkan ambisinya, namun kami tegaskan tak ada legal standing bagi mereka untuk menyelenggarakan KLB," sebut Kamhar.

"Sehingga apa pun alasannya, dan meskipun hasilnya sudah bisa ditebak, namun jika langkah ini mereka tempuh, hanya semakin menegaskan bahwa Moeldoko adalah aktor aktif dan aktor kunci dari pembegalan demokrasi dan Partai Demokrat karena syahwat politiknya tak bisa dibendung dan dikendalikan," imbuh dia.

Partai Demokrat memandang keputusan Kemenkumham adalah kemenangan demokrasi. Kamhar berterima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung Demokrat.

Sementara itu, penggagas KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko, Hencky Luntungan, memastikan akan melakukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah munculnya putusan pemerintah. Hencky menyampaikan pemerintah saat konferensi pers menggeser persoalan itu ke PTUN. Dengan demikian, kata dia, jika ke PTUN, keputusan tersebut akhirnya merupakan keputusan negara.

"Kedua, pemerintah menggeser itu pada PTUN. Jadi kalau sudah pada PTUN, berarti sudah urusan negara. Jadi keputusan bukan di pemerintah, tapi keputusan negara. Nah, kalau sudah keputusan negara, siapa yang berani lawan lagi," ucap Hencky.

Simak video 'Nasib Kubu Moeldoko, Daftar ke Kemenkumham hingga Akhirnya Ditolak':

[Gambas:Video 20detik]



(gbr/tor)