Kemenkumham Raih Penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik 2020

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyabet penghargaan penilaian kinerja anggaran tahun 2020 terbaik dari Kementerian Keuangan. Dari hasil penilaian kinerja anggaran tahun 2020, Kemenkumham menduduki peringkat dua dengan nilai 95,97.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan raihan penghargaan tersebut merupakan motivasi bagi seluruh jajaran ASN Kementerian untuk lebih meningkatkan diri.

"Alhamdulillah (Kemenkumham mendapat) peringkat kedua, artinya tolong ke depannya kita semakin lebih baik lagi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/3/2021).

Hal ini diungkapkan saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran ASN Kemenkumham dalam apel pagi yang diselenggarakan secara virtual, Senin (29/3). Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.02/2021 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang Diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 Maret 2021.

Kemenkeu, kata dia, menilai kinerja anggaran Kemenkumham tahun 2020 sangat baik. Secara nilai, Kemenkumham hanya kalah dari Kemenkeu dengan nilai 98,22.

"Saya dalam kapasitas selaku sekjen menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas dedikasi kerja, pengabdian, dan kinerja selama tahun anggaran 2020," ujarnya di Lounge Pengayoman.

Diketahui, ada tiga kategori penilaian dalam penghargaan ini, yaitu kementerian negara/lembaga (K/L) dengan pagu besar yang terdiri dari 14 K/L, kategori sedang terdiri dari 16 K/L, dan kecil (42). Kemenkumham sendiri tergabung dalam K/L dengan pagu besar.

Nilai kinerja anggaran merupakan gabungan dari nilai dari aplikasi SMART dengan bobot 60 persen dan nilai IKPA dengan bobot 40 persen. K/L yang diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan adalah K/L yang memperoleh nilai kinerja anggaran dalam kategori sangat baik atau lebih dari 90,00.

"Di dalam mekanisme pelaksanaannya, saya berharap ada kerja sama dari masing-masing Sekretaris Unit Utama, dan harus dimonitor oleh pimpinan tinggi madya, termasuk rekan-rekan Inspektorat Jenderal," tandasnya.