.webp)
Perseteruan menyangkut Partai Demokrat (PD) merembet hingga ke soal kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saling sikut dengan kubu pimpinan Moeldoko terkait isu kantor DPP mau direbut.
Isu kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, ingin direbut kubu Moeldoko pertama kali dihembuskan Ketua Bappilu Andi Arief. Andi mengirim pesan waspada kepada seluruh kader di bawah AHY untuk waspada.
"Kepada seluruh kader, sesuai dengan Permenkumham, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima/lengkap atau tidak adalah hari ini 30 Maret 2021. Namun batas Depkumham umumkan itu tanggal 6 April 2021 (bisa lebih cepat)," sebut Andi Arief dalam cuitannya yang dibagikan kepada wartawan, Selasa (30/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi Arief menyebut ada indikasi kantor DPP Demokrat bakal direbut paksa. Oleh sebab itu, dia meminta kader Partai Demokrat waspada.
"Tetap waspada karena ada indikasi kantor DPP akan direbut paksa," sebut Andi Arief.
Partai Demokrat kubu Moeldoko buka suara soal tudingan Andi Arief terkait adanya indikasi pengambilalihan kantor DPP Demokrat. Kubu Moeldoko memastikan hal itu akan terjadi setelah semuanya sah dan inkrah.
 Foto: Penjagaan kantor DPP Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat (Rahmat Fathan/detikcom) |
"Kalau nanti PD Moeldoko yang sah, tentu kantor wajib diserahkan," kata Ketua Dewan Pembina PD versi KLB, Marzuki Alie.
Marzuki menilai penyerahan aset Partai Demokrat, termasuk kantor, harus dilakukan. Namun, kata dia, itu setelah semuanya inkrah.
"Ya biarlah sampai semua inkrah," ucap Marzuki.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menyebut pihaknya tidak akan mengambil paksa kantor DPP Partai Demokrat. Rahmad memastikan pihaknya akan mengikuti UU.
"Apa masih layak dipercaya ucapan Andi Arief? DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko taat pada undang-undang dan aturan berlaku. Cara-cara begal, cara rampok, cara haram tak ada dalam kamus kami. Istilah rampok, bohong, abal-abal, rebut paksa, adalah kata-kata yang muncul dari kubu SBY-AHY yang mengaku bersih, cerdas, santun," ujarnya.
Satgas Rajawali Partai Demokrat digerakkan memperketat penjagaan di kantor DPP. Pantauan di lokasi, Selasa (30/3/2021) sejumlah anggota Satgas Rajawali PD terlihat berjaga di depan pintu gerbang.
Satgas Rajawali PD mengenakan pakaian serba biru yang identik dengan warna PD. Tamu yang datang ditanyai keperluannya. Gerbang kantor DPP PD pun ditutup setiap saat. Para tamu yang datang ditanyai identitas dan keperluannya terlebih dahulu, baru anggota Satgas Rajawali akan membukakan gerbang.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan pihaknya telah melakukan pengetatan penjagaan di DPP. Selanjutnya, partai berlogo mirip lambang Mercy tersebut juga telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait kabar pengambilalihan ini.
"Tentu dong, itu kan wajib, kita tidak bisa bergerak sendiri, ini kan negara hukum. Tentu kita koordinasi dengan aparat, tapi di sisi lain, namanya orang punya rumah dan tempat, tentunya punya hak melakukan pembelaan diri pada saat ada orang masuk ke propertinya, masuk wilayahnya. Punya hak dong untuk bela diri," ujar Herzaky saat ditemui di DPP PD.
Dia menyebutkan informasi pengambilalihan DPP PD itu berasal dari beberapa sumber yang dipercayai partai. Menurut dia, informasi tersebut valid.
"Di dalam ada pengetatan dan penguatan. Dua hal itu yang kami lakukan. Karena bagaimana pun potensi pengambilalihan paksa ini ya cukup valid informasi ini. Silahkan saja ada yang mengelak, mungkin beliau nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang mengelak itu, mungkin dia di kubunya sendiri hanya dapat informasi terbatas, mungkin bukan penting, tapi kami clear kita sedang ada penguatan dan pengetatan," ucapnya.
