Mudik Kembali Dilarang, Bagaimana Pengendalian Transportasi Tahun Lalu?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 30 Mar 2021 07:10 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi
Foto: Tangkapan layar
Jakarta -

Pemerintah melarang mudik lebaran 2021. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut pelarangan tersebut.

Aturan disebut disusun berkoordinasi dengan stakeholder lainnya. Serta melibatkan Satgas COVID-19, Kemenkes, pemerintah daerah, hingga TNI-Polri.

"Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya, Senin (29/3/2021).

Budi mengatakan dalam penyusunan aturan, pihaknya juga merujuk pada hasil survei persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Survei itu dilakukan secara online oleh Balitbang Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan lembaga media.

Adapun survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9% sisanya PNS, mahasiswa, BUMN, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan lainnya.

Berdasarkan hasil survei tersebut, jika mudik Lebaran dilarang, 89% masyarakat tidak akan mudik, 11%-nya akan tetap melakukan mudik atau liburan. Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37%, Jawa Barat 23%, dan Jawa Timur 14%.

Selain itu, Kemenhub meminta saran dari pengamat transportasi, sosiolog, dan stakeholders lainnya. Masukan "Kementerian Perhubungan selalu berkomitmen untuk turut mencegah meluasnya pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaan pengendalian transportasi dan syarat perjalanan penumpang," kata Budi Karya.

"Selain itu, terus melakukan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan Satgas COVID-19, Kemenkes, pemda, dan TNI Polri," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Arahan ini diberikan kepada seluruh masyarakat. Ini disebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya jika ada pelanggaran terkait mudik.

Bagaimana Kemenhub terapkan aturan pengamanan pada larangan Lebaran 2020? Simak halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2