SMP Swasta Tuntut SPP Gratis

Jakarta - Bayaran sekolah gratis ternyata tidak hanya diidam-idamkan sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta juga ngiler. Meski sudah dapat bantuan operasional Rp 27.000/bulan/siswa, sekolah swasta merasa belum cukup. Mereka juga minta bayaran sekolah muridnya ditanggung pemerintah, persis seperti sekolah-sekolah negeri yang sudah menikmati Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Rp 100 ribu/bulan/siswa. Tuntutan sekolah-sekolah swasta ini disampaikan lewat demo yang digelar sekitar 50 kepala sekolah dan siswa SMP swasta di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (2/3/2006). Mereka menamakan dirinya Forum Komunikasi Sekolah Swasta se-DKI. Demo yang digelar sejak pukul 11.40 WIB itu dilengkapi tiga spanduk putih yang bertuliskan, "Siswa SMPN dan SMP swasta sama-sama anak bangsa, kenapa kami dianaktirikan", "Jangan ciptakan kecemburuan sosial di bidang pendidikan, tegakkan keadilan sebelum terlambat", dan "Hari ini hanya Kepsek yang datang, besok lusa murid dan ortu siswa akan datang menuntut kadilan".Mereka juga membawa satu poster bertuliskan "UUD 1945 Bab 13 Pasal 31 Ayat 2, setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar wajib dan pemerintah wajib membiayai. Kenapa hanya SMPN yang digratiskan kenapa swasta nggak".Salah satu koordinator aksi, Kanim Atmawijaya, dalam orasinya mengatakan, kebijakan pemerintah yang tidak adil ini akan berdampak negatif pada SMP-SMP swasta. Sebab sekolah swasta akan cepat guling tikar karena tidak dapat murid."SMP negeri bayar mahal saja masyarakat tetap berbondong-bondong mendaftarkan anaknya. Apalagi gratis. Padahal rata-rata orangtua siswa SMPN itu orang berekonomi mampu," katanya.Sementara kondisi siswa SMP swasta, imbuh dia, bertolak belakang. Orangtua yang mampu hanya 1-2 persen saja. "Jadi mestinya yang miskin yang dibantu bukan yang kaya," cetus dia.SMP swasta yang tergabung dalam forum ini antara lain, SMP Yaspi, SMP Sahid I, SMP Al Irsyad, SMP Kasih Ananda, SMP Sejahtera Koja, SMP Nurul Islam, dan SMP Al Husna.Hingga pukul 12.15 WIB, mereka masih berdemo. Mereka berharap anggota DPRD bersedia menemui mereka. Namun keinginan itu harus dipendam karena Komisi E yang menangani masalah pendidikan masih menerima Ketua Komite Sekolah dan Kepsek SMPN 213.Sekadar diketahui SMPN saat ini menerima BOP Rp 100 per bulan dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Rp 27.000, sehingga siswa SMPN gratis bayar SPP. Sedangkan siswa SMP swasta hanya dapat BOS Rp 27.000, sehingga mereka masih harus bayar SPP.Karenanya Forum Komunikasi Sekolah Swasta se-DKI ini mendesak DPRD agar dalam pembahasan anggaran bisa mengalokasikan dana untuk meningkatkan subsidi SMP-SMP swasta. (umi/)