Tuntutan Demo Freeport di Jakarta dan Papua Tidak Kompak

Jakarta - Di mata Anggota DPD asal Papua Max Demetouw, demo Freeport sah-sah saja. Tetapi Max mengaku bingung saat tahu tuntutan demo di Jakarta dan Papua berbeda."Ternyata tuntutan demo di Jakarta dengan masyarakat Papua kok beda yah. Kalau yang di Jakarta ingin Freeport ditutup, tetapi yang di daerah ingin diberi dana lebih besar dari Freeport. Mereka cuma dikasih 1 persen dari total pendapatan Freeport. Sekarang mereka inginnya bisa diberi 7 persen dari total pendapatan Freeport," urai Max.Hal ini disampaikan dia di sela-sela seminar nasional DPD dalam penguatan demokrasi di Indonesia di Nusantara V, Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2006).Menurut dia, demo sah-sah asalkan mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak melakukan pengrusakan. "Kemarin yang ditangkap ternyata bukan orang Papua, mungkin penyusup. Mahasiswa kan orang intelek jadi bisa berfikir secara rasional," cetus Max.Lebih lanjut Max menyatakan, demo Freeport tidak mengganggu jalannya pilkada di Irjabar. "Memang di beberapa daerah ada yang bilang logistiknya belum datang, tetapi bukan karena Freeport. Kata KPUD, sebelum hari H semua logistik sudah bisa terdistribusi," ujarnya.Max menambahkan DPD sudah bertemu dengan Freeport. "Kita minta kepada mereka untuk transparan kepada masyarakat soal pajak, limbah, dan mereka sepakat," tutur pria berkulit gelap ini.Menurut Max, Freeport masih dibutuhkan di Indonesia. "Freeport tetap ada cuma sistemnya yang harus diubah, karena kita masih butuh Freeport juga sebab membuka lapangan kerja dan bisa menyerap 20 ribu tenaga kerja," jelas Max. (aan/)