Program Pendalaman Demokrasi Telan US$ 20 Juta

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan United Nations Development Programme (UNDP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) program pendalaman demokrasi di Indonesia. Program itu akan menghabiskan dana US$ 20 juta.Penandatanganan MoU dilakukan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Kepala Perwakilan UNDP Bo Asplund, di Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (2/3/2006).Menurut Paskah, dari dana US$ 20 juta itu, sebanyak US$ 1,5 juta berasal dari UNDP. Sementara sisanya berasal dari donatur. "Itu (dana donatur) juga yang ngurus UNDP, kita cuma terima beres," kata Paskah.Program ini akan berlangsung selama 4 tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai 2009. Ada tiga pilar penting dalam program itu, yaitu civic education, electoral reform dan parliamentary support.Sementara itu menurut Head of Government Unit UNDP Nurina Widakdo, ada lima sasaran utama program pendalaman demokrasi, yaitu penguatan pendidikan sipil, penguatan KPU, penguatan DPR, penguatan DPD, dan penguatan DPRD."Sasaran utamanya adalah sekolah-sekolah, madrasah dan juga pesantren karena keduanya memadukan kurikulum nasional ke dalam kurikulum mereka," kata Nurina. (iy/)