Hakim Tinggi Tegaskan PTUN Tidak Berwenang Adili Surpres Omnibus Law

Andi Saputra - detikNews
Senin, 29 Mar 2021 17:24 WIB
Palu Hakim Ilustrasi
Ilustrasi palu (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta atas gugatan YLBHI dkk. Alhasil, pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili Surat Presiden tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Kasus bermula saat Jokowi pertama kali mengumumkan proyek Omnibus Law dalam pidato usai dilantik menjadi Presiden RI 2019-2024. Tujuannya adalah menyederhanakan undang-undang dan peraturan guna menggenjot investasi. Diharapkan, bisa menumbuhkan investasi sehingga menyerap tenaga kerja.

Namun dalam prosesnya, pembahasan rencana itu dinilai tertutup. Tiba-tiba saja muncul rancangan undang-undang (RUU) setebal seribu halaman lebih dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan Surat Presiden (Surpres) agar RUU itu menjadi prioritas. Penolakan muncul di seantero negeri.

Atas hal itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan perorangan Merah Johansyah Ismail menggugat Surpres itu ke PTUN Jakarta.

Pada 19 Oktober 2020, ketua majelis Sutiyono dengan anggota Nelvy Christian dan Enrico Simanjuntak menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Atas vonis itu, YLBHI dkk mengajukan banding. Apa kata PT TUN Jakarta?

"Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat I s.d. IV. terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/G/2020/PTUN. JKT. tanggal 19 Oktober 2020. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/G/2020/PTUN. JKT. tanggal 19 Oktober 2020 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat I s.d. IV," demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Senin (29/3/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Sulistyo dengan anggota Dani Elpah dan M Husein Rozarius.

"Menghukum Pembanding/Penggugat I s.d. IV. untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250 ribu," ujar majelis.

Lalu bagaimana dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja? DPR mengesahkan pada awal Oktober 2020. Kini UU itu sudah berlaku efektif dan puluhan Peraturan Pemerintah (PP) UU Cipta Kerja sudah diundangkan.

Lihat juga Video: Ketum Apindo Jadi Saksi Soal Cuitan 'Pengusaha Rakus' Jumhur Hidayat

[Gambas:Video 20detik]



(asp/knv)