Survei: Lebih Banyak Responden Tak Setuju Moeldoko Jadi Ketum PD Versi KLB

Survei: Lebih Banyak Responden Tak Setuju Moeldoko Jadi Ketum PD Versi KLB

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Minggu, 28 Mar 2021 17:01 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dituding hendak mengambil alih Partai Demokrat dan menjadi capres di Pemilu 2024. Moeldoko menjawab isu itu.
Ketum Demokrat versi KLB Moeldoko (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Charta Politika Indonesia merilis temuan survei nasional tentang isu aktual konflik Partai Demokrat. Hasilnya, 37,6 persen masyarakat tidak setuju dengan pemilihan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Metode survei yang digunakan metode sampling pengacakan sistematis sebanyak 1.200 responden. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 20-24 Maret 2021. Responden merupakan warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun.

Awalnya, Charta Politika melakukan survei terkait adanya pergantian ketua umum Partai Demokrat melalui KLB. Kemudian 51,9 persen responden menyatakan mengetahui terkait adanya pergantian isu kudeta ketua umum PD itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mayoritas responden, sebanyak 51,9% menyatakan tahu terkait adanya penggantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui
Kongres Luar Biasa (KLB) pada 5 Maret 2021," kata Charta Politika dalam keterangan tertulis, Minggu (28/3/2021).

Tak hanya sampai di situ, survei Charta Politika kemudian melontarkan pertanyaan tentang setuju atau tidaknya masyarakat terkait penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Hasilnya, ada 37,6 persen masyarakat yang tidak setuju dengan penunjukan Moeldoko.

ADVERTISEMENT

"Pada responden yang mengetahui penggantian Ketua Umum Partai Demokrat, 37,6% menyatakan tidak setuju dengan
penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," tulis Charta Politika.

Survei ini juga turut menanyakan perihal apakah Presiden Joko Widodo terlibat dalam isu kudeta ketum Partai Demokrat. Jawabannya, 51,3 persen masyarakat menyatakan pemerintahan Jokowi tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko.

"Pada responden yang mengetahui pergantian Ketua Umum Partai Demokrat, mayoritas (51.3%) menyatakan pemerintahan
Jokowi tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat terkait penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum," tulis Charta Politika.

Tonton juga Video: Moeldoko Ungkap Alasan Bersedia Jadi Ketum PD Versi KLB

[Gambas:Video 20detik]



(whn/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads