Rancangan Undang-Undang atau RUU Ibu Kota Negara (IKN) sedang dibahas lagi. RUU IKN kini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Badan Legislasi atau Baleg DPR RI mengungkapkan bahwa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin RUU Ibu Kota Negara ini dibahas segera.
Masuknya RUU Ibu Kota Negara dalam Prolegnas Prioritas 2021 juga menuai kritik. Baleg DPR menjelaskan mengapa RUU Ibu Kota Negara masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
"Memang perdebatan itu wajar terjadi di masyarakat karena dari sisi ruang fiskal kita, apakah kemudian proyek ibu kota negara ini memungkinkan untuk jalan," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021).
Terkait pendanaan RUU IKN, Supratman menyebut nantinya akan ada proses tersendiri. Pembiayaan itu menggunakan pendanaan yang terkumpul lewat lembaga investasi.
"Tapi saya ingin meyakinkan bahwa kenapa kita setuju, pertama karena di UU Cipta Kerja sudah terbentuk lembaga pembiayaan investasi, dana abadi, sehingga nanti kemungkinan nanti dalam proses pembiayaan IKN itu akan digunakan lewat pembiayaan lembaga investasi itu," ujarnya.
Supratman optimistis dengan dibentuknya pembiayaan lembaga investasi rencana pembangunan RUU Ibu Kota Negara akan berjalan. Jika tidak, dia mengatakan prosesnya akan berjalan sulit karena tidak bisa mengandalkan ABPN.
"Kan masalahnya cuma satu terkait IKN ini, tentu hasil kajian dari Bappenas dan penyusunan RUU ini sudah sangat matang, satu satunya kendala yang kita miliki hanya proses pembiayaan. Kalau seandainya pembiayaan investasi tidak terbentuk, kemungkinan barang ini akan sulit karena ruang fiskal kita sangat terbatas, apalagi di masa pandemi refocusing semua anggaran dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi," ujarnya.
Apa harapan Bupati Penajam Paser Utara yang daerahnya akan dibangun Ibu Kota Negara? Silakan klik halaman selanjutnya.
Lihat juga Video: Baleg DPR Bicara Masuknya RUU Ibu Kota Negara di Prolegnas 2021
