PD soal Mahfud Tak Bisa Larang Partai Pecah: Aktor Kuncinya Moeldoko!

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 27 Mar 2021 15:01 WIB
Kamhar Lakumani (Dokumentasi pribadi).
Kamhar Lakumani (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Partai Demokrat (PD) menjawab Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebutkan pemerintah tidak bisa melarang pecahnya partai karena bisa merusak demokrasi. PD menilai justru pemerintah tidak bisa lepas tangan dari persoalan kudeta ini lantaran aktor kuncinya dari internal pemerintahan.

"Yang disampaikan Prof Mahfud Md bisa dipahami dan diterima jika yang dimaksudkan bahwa atas nama demokrasi pemerintah tak bisa mencegah terjadinya perpecahan partai politik jika itu murni sebagai konsekuensi dinamika internal suatu organisasi. Ini bentuk penghargaan dan penghormatan kedaulatan suatu organisasi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi, Sabtu (27/3/2021).

Kamhar menyebutkan pernyataan Mahfud menjadi tidak tepat jika perpecahan itu seperti yang terjadi pada Partai Demokrat saat ini. Menurutnya, pemerintah tidak bisa lepas tangan lantaran aktor kunci kudeta, yakni Moeldoko, merupakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

"Namun pandangan ini menjadi berbeda jika yang menjadi penyebab kekisruhan, aktor kuncinya terafiliasi dengan kekuasaan atau elemen kekuasaan. Pada situasi seperti ini, pemerintah tak boleh lepas tangan. Dalam konteks Partai Demokrat, aktor kuncinya adalah KSP Moeldoko," ucapnya.

Lebih lanjut Kamhar menjelaskan alasan pemerintah tak boleh lepas tangan adalah pemerintah seperti terkesan memberikan restu kepada Moeldoko untuk melakukan kudeta Partai Demokrat. Apalagi, kata dia, kudeta yang dilakukan oleh internal pemerintah ini terjadi pada partai oposisi.

"Karena itu, atas nama demokrasi, pemerintah seharusnya melakukan tindakan agar menghindarkan kesan bahwa keterlibatan aktor kunci yang merupakan elemen kekuasaan ini mendapatkan restu. Tak boleh ada pembiaran, apalagi yang menjadi sasaran operasi politik adalah partai yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintah atau partai oposisi. Sehingga menjadi sulit untuk menghindarkan dugaan dan penilaian publik bahwa Moeldoko mendapatkan restu jika terus-menerus dibiarkan," jelasnya.

"Pemerintahan Jokowi yang lahir di era reformasi ini memiliki impertif konstitusional dan obligasi moral untuk meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi. Karena itu, tak boleh melakukan pembiaran atas praktik pembegalan demokrasi yang kini tengah menerpa Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP Moeldoko. Ini semakin memperburuk indeks pembangunan demokrasi," lanjutnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat juga Video: PD Kubu Moeldoko Singgung Ibas ke Kasus Korupsi Hambalang

[Gambas:Video 20detik]