Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras harus dilihat dari berbagai sisi. Pemerintah juga harus melakukan antisipasi menghadapi kondisi yang tidak pasti di Indonesia.
Menurut politisi yang akrab disapa Demer ini, perusahaan BUMN Bulog juga harus mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam menangani permasalahan beras ini.
"Tupoksi Bulog itu menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dengan petani. Masyarakat tidak boleh terlalu rugi karena membeli beras terlalu mahal atau malah tidak ada sementara beras petani harus dibeli dengan harga wajar," ungkap Demer dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021).
Tentang rencana pemerintah soal impor beras, politisi asal Bali ini melihat hal itu penting dan diperlukan.
"Selama ini kita harus akui, bahwa negara kita selalu impor beras. Ini terjadi karena kebutuhan dari masyarakat itu lebih dari apa yang dihasilkan oleh petani. Kita belum bisa swasembada," katanya.
Melihat data dari BMKG yang menyatakan ke depan akan terdapat potensi bencana yang dialami Indonesia, Demer menilai perencanaan itu makin penting. Selain itu pandemi COVID-19 juga membuat produktivitas serta distribusi bahan pangan bisa menjadi kendala.
Selama pandemi COVID-19, Demer melihat banyak orang yang menahan barang kebutuhan pokok. Ia juga menyayangkan sikap beberapa pihak yang langsung menyalahkan dan mempermasalahkan rencana pemerintah tersebut.
"Ini baru rencana saja dipermasalahkan. Padahal kita bernegara itu harus selalu ada perencanaan," tambahnya.
Mulai dari APBN dan program pemerintah, lanjutnya, selalu direncanakan dengan baik. Walaupun tidak tercapai atau lebih, namun selalu dibuat antisipasi. Ia juga menyatakan jika nanti sampai ada kelangkaan beras, tak ada yang mau disalahkan atas masalah itu.
"Kalau sampai masyarakat ribut karena beras langka, apakah itu tidak lebih merepotkan negeri ini? Kecuali memang Bulog ingin adanya chaos di negeri ini karena kelangkaan beras, maka nggak usah ada rencana itu," ucap Demer.
Ia menilai hal ini menyalahi tupoksi dari Bulog jika tidak bisa mengantisipasi adanya permasalahan tentang beras.
"Keberadaan Bulog adalah sebagai penyeimbang. Ini harus benar-benar disadari oleh kepala Bulog. Untuk apa mereka itu ada? Mereka sebenarnya diuntungkan karena sudah ada rencana dari Menteri Perdagangan untuk mengantisipasi itu. Pengalaman kita selama memberikan banyak pelajaran tentang itu," tambah Demer.
Demer menilai aneh sikap Bulog atau beberapa pihak yang menyebut adanya permasalahan rente dalam rencana impor beras ini.
"Apa yang rente? Siapa yang akan ambil untung? Nanti yang akan impor beras ini juga Bulog, bukan lembaga lain, jadi siapa yang mau ambil untung sebenarnya? Jangan-jangan Bulog yang mau ambil rente," ujarnya.
Dalam proses atau rencana impor ini, Bulog memang akan berperan sebagai pengimpor. Sementara waktu impor juga belum ditentukan.
"Waktunya sendiri masih diperkirakan, berdasarkan stok yang ada saat ini dan pengalaman yang lalu," ungkapnya.
Demer juga menyayangkan adanya beras Bulog yang sampai rusak beberapa ratus ton. Menurutnya, ini membuktikan Bulog tidak memiliki kemampuan dan manajemen yang baik dalam penyimpanan beras.
Saat ini diperkirakan terdapat 300-400 ribu ton beras di gudang Bulog berpotensi turun mutu. Jumlah itu hampir setara dengan persediaan yang dimiliki Bulog.
"Jangan ketika barang rusak, kemudian panik lalu menyalahkan orang lain. Kita sudah sering membahas masalah ini di DPR. Jangan tiba-tiba sekarang malah dibicarakan ke publik hal-hal seperti ini. Kita semua bekerja untuk rakyat. Kita juga tidak mau negeri ini hancur akibat pangan," pungkasnya.
Simak juga video 'Ombudsman Cermati Potensi Maladministrasi Keputusan Impor Beras':
