Kemnaker Catat 2 Tahun Terakhir Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Turun

Abu Ubaidillah - detikNews
Kamis, 25 Mar 2021 16:42 WIB
Ida Fauziyah
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus sementara pada 2020 turun menjadi 21 ribu. Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3, dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 ribu kasus setahun berikutnya.

Selain itu juga terjadi penurunan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019, sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran sementara di tahun 2020 turun menjadi 11 ribu perusahaan. Namun Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja kreatif dan inovatif guna mengantisipasi tantangan di masa depan.

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif nonyustisial, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021).

Pernyataan ini disampaikan Ida saat membuka Rakornas bertema "Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Guna Mendukung Ekosistem Investasi". Rakornas ini diikuti 100 orang peserta secara virtual.

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah dilakukan proses penyelidikan, 24 kasus di antaranya merupakan penyidikan tindak pidana ringan. Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan tugas negara untuk menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan.

"Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," jelasnya.

Ida mengatakan salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah objek pengawasan. Sampai triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus," ungkapnya.

Ida menambahkan sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemnaker termasuk Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk terus menyosialisasikan kepada seluruh stakeholders.

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait," kata Ida.

Menaker juga memberikan penghargaan kepada 9 kepala dinas ketenagakerjaan provinsi yang berhasil melaksanakan penyelidikan tindak pidana ketenagakerjaan hingga P-21(berkas perkara dinyatakan sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan). Mereka adalah Disnaker DKI Jakarta, Banten, Kepri, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku Utara.

Sebagai informasi, dalam Rakornas tersebut, turut hadir Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang; Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih; dan Kabarenbang, Bambang Satrio Lelono. Selain itu juga hadir Kadisnaker provinsi, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, dan pejabat fungsional pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah.

(mul/mpr)